Ironi hidup di negeri demokrasi yang mengedepankan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan rakyatnya. Saat rakyat tercekik dengan keadaan ekonomi yang kian sulit, di situ juga para elite politik mengusulkan kenaikan dana bantuan partai politik. Lantas, apakah kita sanggup hidup dalam belenggu demokrasi yang kian mencekik?
Pemerintah mengusulkan dana bantuan partai politik untuk dinaikkan tiga kali lipat dari yang sebelumnya melalui Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Jumlah awalnya Rp1.000 per suara naik menjadi Rp3000 per suara (republika.co.id, 22/09/2022).
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak usai-usai, membuat masyarakat Indonesia tercengang. Pasalnya, belum lama ini terjadi kenaikan harga BBM sebagai salah satu sumber utama penggerak kehidupan, yang mengakibatkan naiklah bahan pangan, biaya transportasi, dan biaya kehidupan lainnya. Juga wacana gas elpiji dialihkan menjadi kompor listrik. Kedua hal ini terjadi dengan dalih bahwa subsidinya memberatkan beban yang ditanggung APBN.
Ditambah dengan adanya usulan dari pemerintahan melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menjadi perhatian publik dirasa kurang tepat. Sebab, hal tersebut sangat mengganggu masyarakat dengan kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada rakyat dan keadaan ekonomi masyarakat saat ini yang sedang sangat mencekik.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw, mengharapkan usulan kenaikan dana dan bantuan tiga kali lipat disetujui oleh Menteri Keuangan sehingga kebijakan tersebut dapat berlaku mulai tahun 2023 nantinya (mediaindonesia.com,id 17/09/2022).
Hal yang diharapkan mereka adalah agar usulan mereka disetujui dan kebijakannya cepat terterapkan, tetapi jika sampai usulan tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan, maka beban yang akan ditanggung APBN makin besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi subsidi yang telah diberikan ke masyarakatnya, karena pada saat usulan kenaikan dana partai politik belum ada subsidi masyarakat sudah banyak dikurangi, apalagi kalau sampai hal tersebut disetujui, yang ada membuat beban APBN menjadi sangat besar dan membuat utang menjadi lebih dalam lagi.
Tidak hanya itu, usulan kenaikan dana partai politik ini bisa memicu ajang korupsi yang tidak pernah usai terjadi di negeri ini. Seperti yang dikutip dari republik.co.id, 22/09/2022, banyak kasus dan bantuan partai politik di daerah menjadi sumber tindak pidana korupsi. Ada baiknya sebelum menetapkan suatu kebijakan, benahi terlebih dahulu sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.
Untuk mendapatkan bangku kekuasaan dalam sistem demokrasi saat ini sangat mahal dan membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan biaya yang sangat besar, masih banyak orang yang berbondong-bondong memperebutkan kursi kekuasaan tersebut. Berebutnya mereka dilandaskan oleh gaji dan tunjangan yang cukup fantastis menurut sebagian orang, juga memiliki kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk kelompok mereka.
Begitulah potret sistem demokrasi saat ini, sungguh rusak dan sangat memprihatinkan. Tidak dapat lagi memilah kebijakan mana yang harus diterapkan demi keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di negerinya. Kebanyakan kebijakan yang diterapkan malah membuat masyarakatnya menjadi tambah sengsara, bahkan ketika rakyatnya ingin menyampaikan aspirasinya dengan aksi penolakan, malah tidak digubris hingga akhirnya kebijakan tersebut tetap diterapkan sehingga keadaan masyarakat kian tercekik.
Sedangkan pemimpin di dalam Islam sangat berbeda dengan pemimpin saat ini yang hanya condong ke kelompoknya saja. Pemimpin dalam Islam ialah pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyatnya, karena politik dalam Islam bertujuan untuk mengurusi urusan rakyatnya. Jadi, di dalam Islam tugas pemimpin sebagai pelayan bagi umatnya yang tidak hanya mencondongkan diri kepada kelompoknya saja. Sehingga pemimpin dalam negara Islam saat itu sangat dicintai oleh rakyatnya tanpa perlu melakukan pencitraan dengan cara menghambur-hamburkan uang untuk mendapat simpati dari rakyatnya.
Bukan itu saja, hal yang tampak dalam partai politik Islam ialah melakukan dakwah, menyeru umat, dan menyeru penguasa untuk senantiasa bertahkim pada hukumnya Allah Swt. Partai politik dalam Islam juga senantiasa menjaga pemikiran dan perasaan masyarakatnya, serta menghindari masyarakat dari kemerosotan pemikiran. Partai politik dalam Islam juga tidak hanya hadir pada saat menjelang pemilu saja.
Benarlah jika musuh Islam itu sendiri tidak akan tinggal diam dengan kebangkitan dan kesejahteraan yang akan dibawakan oleh Islam. Mereka akan terus berupaya untuk memberantas partai politik Islam, bahkan bisa jadi mereka tidak segan untuk mencabut izin berdirinya partai politik Islam, mempersekusi anggota partainya hingga menyerang ide yang diemban oleh partai politik Islam. Dengan keadaan yang seperti itu, para pengemban partai politik Islam tetap teguh dengan apa yang mereka yakini yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt.
Rasulullah saw. Bersabda: “Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang menang di atas kebenaran, tidaklah membahayakan mereka orang lain yang menyia-nyiakan mereka hingga datang ketetapan Allah sementara mereka senantiasa berada dalam keadaan demikian.” (h.r. Muslim).
Sungguh miris hidup dalam sistem demokrasi yang membelenggu rakyatnya sedemikian rupa hingga rakyatnya merasa tercekik. Berbeda dengan Islam yang senantiasa berusaha menyejahterakan umatnya.
Wallahualam bissawab
