FORUM MEDAN | Rapat Koordinasi (Rakor) Siyasah Al Washliyah se-Sumatera Utara di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, berlangsung sukses. Rakor yang digelar selama dua hari, Minggu-Senin (12-13/2/2023), itu melahirkan sejumlah sikap politik dalam menyahuti dinamika kebangsaan menjelang Pemilu 2024.
Rakor Siyasah Al Washliyah tersebut sempat memanas saat membahas agenda politik terkait sosok kader yang bakal direkomendasikan untuk diperjuangkan menjadi anggota parlemen mendatang. Peserta Rakor dari 30 Pimpinan Daerah (PD) se-Sumatera Utara, saling adu argumentatif. Para PD menginginkan kader-kader dan warga Al Washliyah yang berkecimpung dalam berbagai partai politik, rekomendasinya dari PD setempat. “Setelah DCT, baru PD dapat merekomendasikan untuk diperjuangkan. Tentu hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan,” tutur Ketua PD Al Washliyah Batubara, Ustadz H. Al-As’ary S,Ag, MSi.
Lain halnya, Ketua PD Al Washliyah Kota Medan, Prof Dr Abdul Hafiz Harahap. Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) ini, sepakat Al-Washliyah ambil bagian dalam menyahuti dinamika kebangsaan menyahuti Pemilu 2024. Menurutnya, Al-Washliyah sebagai organisasi umat Islam terbesar di Sumatera Utara, sudah saatnya mendorong seluruh kader dan warga Al-Washliyah untuk diperjuangkan menjadi legislatif dalam Pemilu mendatang.
Dalam pandangannya, Prof Hafiz menyebut tiga cluster dukungan. Pertama, untuk calon DPD dan DPR-RI yang Dapil Sumut, rekomendasi dukungannya dari PW Al-Washliyah Sumatera Utara. Kedua, untuk calon DPRD Kabupaten/Kota, rekomendasi dukungannya dari PD setempat. Sedangkan untuk calon DPRD Sumatera Utara, rekomendasi dukungannya berasal dari kolaborasi PW dengan PD-PD yang wilayahnya masuk dalam daerah pemilihan calon tersebut.
Hal senada juga disampaikan Ketua PD Al-Washliyah Asahan, Ustadz Syahrul Nasution, SH.I MA. Menurutnya, rekomendasi dukungan kepada kader yang ingin menjadi calon legislatif, mesti lebih dahulu didasari uji kelayakan, pertimbangan sosial (popularitas), dan loyalitas terhadap Al-Washliyah.
Pendapat serupa disertai adu argumentatif juga diutarakan PD Langkat, Binjai, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Tebingtinggi, Simalungun, Siantar, Tanjungbalai, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Toba Samosir, Sibolga, Padangsidempuan, Nias Selatan, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, dan Tapanuli Utara.
