FORUM MEDAN | Dugaan korupsi pengadaan buku, semakin menyembul di Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Indikasi rasuah tersebut tercium oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
“Masih dilidik. Prosesnya tetap berlanjut. Kita jadwalkan Kamis (16/2/2023) ini, permintaan keterangan dari RS selaku Sekretaris Dinas dan FS selaku Kabid Dikdas pada saat itu,” kata Kasi Intel Kejari Taput, Mangasitua Simanjuntak SH menjawab wartawan, Senin kemarin.
Sejauh ini pihak Kejari Taput telah memintai keterangan dari beberapa pihak, termasuk kepala SD dan SMP. Dari 400 sekolah lebih, ada 96 sekolah SD dan SMP melakukan pesanan buku sebanyak 98 paket, dimana dua sekolah memesan dua paket.
Menurut Mangasitua Simanjuntak, penyelidikan itu dilakukan atas pengadaan buku referensi/perpustakaan sumber dana BOS tahun 2022 dengan harga Siplah Rp 2,5 juta perpaket yang terdiri dari 5 jilid.
“Memang harga di SIPlah Rp 2,5 juta, tapi belum diketahui apakah mark up atau bagaimana. Selain buku ada juga penjualan poto Presiden dan Wapres serta poto Sukarno yang diduga mark up, penyedianya perusahaan yang sama yaitu PT TAJ,” ujar Mangasitua Simanjuntak.
Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit yang dikonfirmasi saluran seluler, Senin (13/2/2023), memberikan tanggapan bahwa pengadaan buku BOS dilakukan melalui SIPlah, sekolah belanja sesuai kebutuhan kepentingan maupun keperluan sekolah. Pihak penyedia itu banyak dan bila datang ke kantor, maka diterangkan sistem belanjanya dan disarankan langsung datang ke sekolah menawarkan produknya.
Bontor Hutasoit membantah adanya dugaan intervensi atau pengarahan pembelian kepada pihak tertentu.
Sementara itu, RS selaku sekretaris pada saat itu dikonfirmasi melalui hp, tidak menjawab tapi menolak panggilan hp. Dikonfirmasi melalui pesan WA, RS yang menurut sumber sedang menjabat salah satu Kabag di Sekwan Tapanuli Utara hingga berita ini dikirim tidak merespon dan terhadap FS selaku Kabid Dikdas Taput belum dilakukan konfirmasi hingga berita dikirim. (Nikson Sinaga)