Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), prihatin melihat kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia, termasuk Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan karena tidak ada pembangunan selama enam tahun terakhir. Kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dari 6 Pelabuhan Perikanan di Indonesia yang terjelek, jorok dan kumuh adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan yang terdapat di Kota Medan, Sumatera Utara. Terkait hal itu, KKP akan menggelontorkan uang sebanyak Rp 400 hingga 500 miliar untuk membangun PPS Gabion Belawan yang bersumber dari APBN dan pinjaman dari negara Prancis. Medanbisnisdaily. (Jumat, 27 Jan 2023).
Tindakan pemerintah dalam memperbaiki Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Namun sayangnya, dalam membangun infrastruktur pemerintah malah menggandeng asing. Tentu ini kesalahan besar. Bagaimana tidak, bekerjasama dengan asing akan menimbulkan ketergantungan kepada asing. Ini berpotensi adanya intervensi dan penjajahan oleh asing.
Dalam sistem kapitalisme saat ini, utang sebagai sumber utama pemasukan Negara. Utang dijadikan sebagai penopang pembiayaan pembangunan. Ikatan yang akan terbentuk ketika adanya Negara melakukan utang tersebut pasti beralih pada kepentingan pemilik modal. Sebab dari sisi hubungan luar negeri, utang dapat jadi alat pengendali oleh Negara pemberi utang. Posisi utang luar negeri bukanlah urusan pinjam meminjam biasa antar Negara. Utang luar negeri adalah cara yang paling berbahaya untuk merusak eksistensi suatu Negara.
Bagaimana tidak, utang berjangka pendek dapat memukul mata uang domestic negara pengutang dan akhirnya memicu kekacauan ekonomi dan kerusuhan sosial dalam negeri. Sebab bila utang ini jatuh tempo, maka pembayaran tak menggunakan mata uang domestic melainkan harus dengan dolar AS. Padahal dolar AS termasuk hard currency ( mata uang asing yang sering digunakan sebagai alat pembayaran). Maka Negara pengutang tidak akan mampu melunasi hutangnya dengan dolar AS karena langka. Ataupun kalaupun dipaksa untuk membeli dolar, maka dolar akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi terhadap mata uang local sehingga membawa kemerosotan nilai mata uang local. Adapun utang jangka panjang juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin menggila yang akhirnya melemahkan anggaran belanja Negara pengutang dan membuatnya tidak mampu melunasi utang-utangnya.
Maka pada saat inilah Negara pemberi hutang akan menyeret aset-aset strategis Negara penghutang sebagai alat pelunasan hingga mengintervensi kebijakan public Negara penghutang. Negara saat ini menjadikan utang sebagai sumber pemasukan Negara. Sementara sumber pemasukan Negara lainnya seperti adanya SDA yang melimpah ruah dinegeri ini, tidak dikelola dengan baik. Sehingga sumber pemasukan Negara hanya difokuskan pada utang.
Itu menunjukkan adanya salah kelola dalam SDA. Pengelolaan SDA sesunggguhnya bisa menjadi sumber pemasukan Negara dalam jumlah besar. Namun sistem ekonomi kapitalis telah menjebak Negara berkembang sehingga menjadi negara yang tidak berdaya.
Akibat sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan tidak mengatur kepemilikan dengan benar. Potensi-potensi alam yang sejatinya milik umum/rakyat justru dikuasai oleh individu atau korporasi dan membiarkan masyarakat menderita dalam tumpukan utang luar negeri.
Berbeda dengan sistem Islam. Sistem politik ekonomi Islam akan menjadikan Negara Islam kuat dan tidak bergantung dan tunduk pada asing. Hal ini didukung dari sistem keuangan Negara yang tidak bertumpu pada utang maupun pajak. Sistem itu disebut Baitul Mal. Baitul Mal adalah sistem keuangan Negara yang memiliki beragam penerimaan yang memicu produktivitas. Terdapat 3 pos besar penerimaan dalam Baitul Mal, masing-masing memiliki perincian pos yang beragam. Pos penerimaan dari zakat mal, aset kepemilikan umum, dan aset kepemilikan Negara. Pemasukan baitul mal selalu mengalir dari berbagai sumber. Dengan sistem anti ribawi, Negara tak dibebani jeratan utang bunga. Kemandirian dan kedaulatan Negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari. Dalam Islam juga akan menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang memicu terjadinya deficit anggaran.
Islam akan menekan segala bentuk kebocoran anggaran seperti korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat. Islam juga akan mencegah segala bentuk pemborosan dana. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang dan tak sesuai dengan kebutuhan rakyat tidak akan dijalankan. Islam akan melakukan pengembangan dan pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan sehingga terhindar dari sistem impor. Maka sudah saatnya lah, mengganti sistem rusak dan merusak kapitalisme liberal dengan menjadikan Islam memimpin seluruh kehidupan manusia dalam Naungan Daulah Islamiyah. Wallahu’alam Bissawab.
