Forum I Medan – Dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng), Pemko Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) diminta tidak hanya menyelesaikan dari hilir saja, melainkan harus sampai ke hulu. Artinya, Dinsos Medan harus mampu berkolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang, Binjai dan sekitarnya.
“Kita tau, kebanyakan gepeng yang bertebaran di perempatan jalan itu bukan warga Kota Medan. Oleh sebab itu, Dinas Sosial harus berkolaborasi dengan Deli Serdang ataupun Binjai,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto, Kamis (10/8/23).
Selain itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini juga mempertanyakan kelanjutan panti sosial yang sempat dianggarkan dana pembangunannya tahun lalu. Sebab, keberadaan panti sosial ini sangat membantu Dinas Sosial menyelesaikan persoalan gepeng maupun permasalah sosial lainnya.
“Apa kelanjutan pembangunan panti sosial yang sempat diwacanakan? Kita dorong panti ini harus segera diselesaikan agar gepeng-gepeng yang terjaring razia bisa dibina sebelum dikembalikan ke daerah asal atau masyarakat,” tanyanya.
Bila memang kekurangan anggaran, sambung Surianto, fraksinya siap mendorong penambahan anggaran di Dinas Sosial jika benar-benar membutuhkan lebih banyak panti sosial untuk menampung seluruh gepeng maupun anak jalanan untuk dibina.
“Kita siap tambahkan anggaran untuk itu. Gepeng dan anak jalanan harus benar-benar diberi pelatihan agar begitu selesai dari masa karantina, ilmu yang didapat bisa dikembangkan di masyarakat dan mereka tak lagi turun ke jalanan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadis Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, mengaku kerap menertibkan gepeng yang berkeliaran. Usai didata, mereka terbentur soal tempat penampungan (panti sosial).
“Saat ini kan kita masih membangun tempat penampungan di kawasan Medan Tuntungan. Jadi tempat penampungan yang dimiliki Provinsi Sumut di kawasan Binjai itu overload. Sebab tempat penampungan itu untuk se-Sumut, sehingga tidak semua gepeng bisa ditampung,” ungkapnya. (nett).
