Masih banyaknya warga Kota Medan yang belum mendapat jaminan kesehatan (BPJS) dari pemerintah. Karena itulah, per 1 Desember tahun 2022, Bobby Nasution selaku Walikota Medan membuat kebijakan menggratiskan setiap warga yang sakit ketika akan berobat ke Puskesmas atau instalasi yang bekerja sama dengan Pemko, cukup menunjukkan KTP. Namun, kenyataan di lapangan tidak semulus apa yang disampaikan. Masih ada juga petugas kesehatan meminta kartu BPJS kepada warga akan berobat. Katanya berobat gratis tak kok tidak sesuai fakta?
Penolakan ketika akan berobat hanya menunjukkan KTP karena tidak memiliki kartu BPJS ini dialami warga sekitar Jalan Sakti Lubis Kecamatan Medan Kota. Di antara beberapa warga yang bernama Tini, Sri, dan Rina mengatakan saat itu mereka akan datang ke Puskesmas untuk berobat. Ketika di depan petugas mereka langsung menunjukkan KTP, tetapi pihak Puskesmas malah mempertanyakan apakah mereka memiliki kartu BPJS. Karena tidak memiliki kartu BPJS beberapa warga terpaksa pulang.
Persoalan ini tentu saja mendapat reaksi keras dari anggota DPRD Rudyanto Simangunsong, karena beliau mendapat aduan dari warga yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki kartu BPJS. Padahal, keputusan Walikota Medan bagi warga yang tidak memiliki asuransi kesehatan baik itu BPJS maupun yang lainnya, bisa berobat hanya dengan menggunakan KTP. Hal ini tentu tidak sesuai fakta di lapangan dan tentu ini sangat meresahkan dan harus ditindak lanjuti agar ke depannya tidak menyulitkan warga ujar beliau (waspada.co.id, 27/11/2023).
Persoalan terkait adanya penolakan petugas puskesmas terhadap warga Jalan Sakti Lubis Medan, menurut anggota DPRD Rudyanto akibat masih adanya petugas Puskesmas di Kota Medan yang belum memahami tentang program kesehatan yang dicanangkan Walikota Medan Bobby Nasution. Di mana program yang dicanangkan ini sudah berjalan satu tahun dan program ini bekerja sama dengan UHC JKMB (Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah). Syarat dari program kesehatan ini ketika masyarakat yang akan berobat tidak memiliki kartu kesehatan, masyarakat diminta menunjukkan KTP atau KK.
Yang menjadi persoalan dan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat program berobat gratis cukup dengan tunjukkan KTP atau KK walaupun sudah di sosialisasi di tengah-tengah masyarakat kok masih ada saja petugas yang belum memahaminya. Lagi-lagi inilah wajah buruk dari sistem kapitalis. Pemerintah dalam membuat kebijakan yang dibuatnya tidak serius. Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya tebang pilih. Di mana layak dan tidak layaknya rakyat dalam menerima jaminan kesehatan menjadi prioritas dalam memberi jaminan kesehatan.
Maka, ketika banyak ditemukan warga miskin yang ketika akan berobat tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS) maka ketika siapa yang berkuasa maka yang sedang berkuasa tersebutlah yang membuat kebijakan untuk memberi pelayanan kesehatan bagi warganya. Apakah hal ini akan terus berjalan selamanya? Kalau sistem kehidupan saat ini masih terus menganut sistem kapitalis tentu saja setiap kebijakan akan berubah sesuai dengan siapa yang berkuasa. Karena standar kapitalis kebijakan merupakan hak setiap yang sedang berkuasa.
Ketika siapa yang sedang berkuasa, maka, akan berubah jugalah bentuk dari segala pelayanan kepada masyarakat (rakyat) Inilah buruknya kekuasaan dengan sistem kapitalis, setiap kebijakan akan berubah sesuai keinginan yang sedang berkuasa, maka standar pelayanan kesehatan rakyat pun akan juga ikut berubah dan tidak tetap. Tentu dengan tidak adanya kepastian pelayanan yang pasti, kita tidak bisa berharap terus menerus dengan sistem hari ini. Karena rakyat butuh pelayanan yang nyata.
Pelayanan kesehatan yang nyata tanpa tipu-tipu hanya bisa didapat dengan kita kembali menerapkan sistem Islam. Karena dari semenjak sistem Islam diterapkan di masa kepemimpinan Rasulullah saw. sebagai kepala negara hingga berakhir kepemimpinan Islam di Turki (Turki Utsmani) 1924 kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar bagi rakyat dan dalam hal ini merupakan kewajiban bagi negara (Khalifah) dalam memenuhinya. Seperti menyediakan tenaga ahli kesehatan (dokter, perawat, bidan) dan negara juga menyediakan fasilitas lainnya seperti membangun rumah sakit dan juga klinik.
Semuanya itu diperuntukkan negara dalam melayani kesehatan rakyat berobat, tanpa dipungut biaya (gratis) dan dalam pelayanannya tidak ada perlakuan diskriminatif. Seperti perbedaan agama muslim maupun nonmuslim atau perbedaan kelas rawat inap, ke semuanya diberlakukan sama tanpa ada perbedaan. Ke semuanya itu hanya bisa dirasakan apabila kita kepada sistem Islam.
Karena dalam Islam pemimpin tidak akan melalaikan tanggung jawabnya dalam meriayah rakyat, karena ke semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Swt. hal ini sesuai apa yang disampaikan Rasulullah saw. dalam hadis yang berbunyi, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (h.r. Bukhari dan Muslim).
Wallahualam bissawab.
Penulis: Rismayana (Aktivis Muslimah)
