FORUM MEDAN | Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) soroti dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023.
“Kejahatan ini tidak bisa dibiarkan, ada 28 paket pekerjaan belanja modal yang bermasalah di Dinas PUTR Kabupaten Simalungun,” beber Sekretaris DPP GARANSI Sangkot Simanjuntak, Senin 9 September 2024 di Medan.
Sangkot melanjutkan, 28 paket pekerjaan tersebut mengacu kepada hasil audit BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara Nomor: 89/LPH/XVIII.MDN/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023, telah ditemukan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan atas 28 paket pekerjaan belanja modal pada dinas PUTR sebesar Rp.1.271.626.924,71.
“Tidak hanya itu, kami meyakini adanya konspirasi dan persekongkolan jahat di Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, dan persoalan ini harus di usut tuntas” tegas Sangkot.
Sangkot mengakui pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian tentang rencana aksi yang akan digelar pada tanggal 17 September 2024. ” Sudah kita koordinasikan bang dengan pihak Kepolisian,” ujarnya.
“Dalam aksi nanti kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjadikan temuan BPK RI ini sebagai pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan seluruh pekerjaan di Dinas PUTR Kabupaten Simalungun tahun 2023.” tukasnya.
Selain itu Sangkot juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, PPK, PPTK, dan seluruh rekanan perusahaan pelaksana. “Panggil dan periksa aktor-aktornya,” pungkasnya. (**)
