FORUM JAKARTA | Ketua Umum Gerakan Masyarakat Nusantara (Gema Nusa) Abdul Thaib Siahaan mengecam pengambil alihan secara paksa tampuk kepemimpinan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dari Arsjad Rasyid dengan dalih Munaslub. Selain sarat kepentingan politik, Munaslub yang dikomandoi Anindya Bakrie ditengarai dapat merusak iklim investasi dan dunia usaha di tanah air.
“Menurut saya, ini sudah kudeta. Hal ini akan berimplikasi terhadap kepercayaan internasional kepada dunia usaha Indonesia. Juga berdampak terhadap roda perekonomian dalam negeri,” ucap Abdul menjawab wartawan terkait Munaslub Kadin, Selasa (17/9/2024).
Sekadar informasi, Munaslub Kadin digelar 14 September 2024 mendongkel Arsjad Rasjid dan menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum. “Saya kira ini upaya tercela yang dilakukan peserta Munaslub. Bisa saja pesertanya ilegal,” sebut Abdul menduga.
Abdul pun meminta Menkum HAM untuk menolak dan membatalkan hasil Munaslub ilegal tersebut. “Menkum HAM harus objektif dan rasional dalam menyikapi permasalahan Kamar Dagang Indonesia,” ujar Abdul yang juga Ketua Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumatera Utara.
Arsjad, kata Abdul, sudah selayaknya melaporkan kegiatan ilegal tersebut ke penegak hukum agar menjadi pembelajaran dalam berorganisasi. “Organisasi adalah wadah untuk belajar mentaati konstitusi, bukan untuk melanggar konstitusi. Sebaiknya, Anindya Bakrie dan kelompoknya kembalilah ke jalan yang benar,” tukas pendiri Gema Nusa ini.
Di penghujung wawancara Abdul meminta Anindya Bakrie untuk tidak membuat kegaduhan dunia usaha di saat transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. “Saat transisi pemerintahan, sebaiknya Anindya Bakrie tidak melakukan kegaduhan dalam usaha di tanah air. Rakyat sudah muak dengan kegaduhan kegaduhan,” tandasnya. (zas)
