FORUM JAKARTA | Managing Partner HIMMAH Legal Movement (HLM), Fadlan Zainuddin Siregar, SH, MH, CMLC, memberikan kritikan tegas terhadap pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang dinilai kontraproduktif dengan situasi nasional, terutama saat masyarakat Pulau Sumatera tengah berduka akibat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pimpinan kantor hukum yang bergerak dalam bidang litigasi, konsultasi, dan advokasi strategis, dengan fokus pada isu-isu sosial, tata negara, hukum publik, dan pembelaan hak masyarakat sangat menyayangkan statment dari Pejabat Publik seperti ini.
Fadlan menilai bahwa seorang Menko, yang secara konstitusional merupakan pembantu Presiden, seharusnya memahami batas kewenangannya dan tidak bertindak seolah-olah sebagai kepala negara.
“Cak Imin jangan melampaui kewenangannya, jangan bertindak seolah-olah seperti Presiden. Dalam sistem presidensial, Menko adalah pembantu Presiden yang wajib mendukung stabilitas, bukan menambah kegaduhan,” tegas Fadlan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan fokus total pada solusi, bukan saling menyalahkan atau melakukan manuver politik yang bersifat sensasional.
“Rakyat sedang menderita akibat bencana. Seharusnya kita fokus mencari solusi, mempercepat mitigasi, dan meningkatkan respons kebencanaan. Bukan membuat pernyataan yang membuka ruang polemik baru,” jelasnya.
Fadlan turut menyoroti pernyataan bernuansa religius yang disampaikan Cak Imin, yang menurutnya memang baik secara substansi, namun tidak tepat dilakukan dengan gaya seperti candaan saat masyarakat tengah berduka.
“Ajakan taubatan nasuha itu bagus dari sisi agama, tapi jangan menjadikan agama sebagai candaan atau alat sensasi. Di tengah penderitaan rakyat, pejabat negara harusnya hadir memberikan empati dan kepastian, bukan narasi yang terkesan meremehkan situasi,” ujar Fadlan.
Dalam wawancaranya kepada awak media, managing Partner HIMMAH Legal Movement “Fadlan Zainuddin Siregar, SH, MH, CMLC Menyimpulkan beberapa poin atas sikap Menko Muhaimin Iskanda, yaitu:
1. Cak Imin Jangan Melampaui Kewenangannya, Sok Seperti Presiden
2. Cak Imin selaku Menko yakni Pembantu Presiden jangan buat gaduh di tengah penderitaan rakyat, fokus saja membantu Presiden dan bekerja untuk rakyat
3. Saat ini Kita fokus cari solusi bukan saling menyalahkan
4. Memang ajakan taubatan Nasuha bagus Namun Agama jangan di jadikan “candaan” di temgah penderitaan rakyat yang kena bencana di Pulau Sumatera Khususnya Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
Ia menutup pernyataannya dengan meminta pejabat negara untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi publik, menjaga etika jabatan, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. (re)
