FORUM MEDAN | Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) menjadwalkan aksi unjuk rasa di dua SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), dan Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara (Labura).
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus, setelah berkoordinasi ke pihak Polrestabes Kota Medan, Jumat 28 Juni 2024.
“Sudah dijadwalkan agenda aksi unjukrasa, terkait dugaan korupsi di dua Dinas. Dinas PUTR Labura dan Dinas Kesehatan Labura, ini yang kita soroti bang,” tambahnya.
Menurutnya, maraknya praktik dugaan korupsi di dua Dinas tersebut sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Ia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menutup nutupi persoalan ini. Sudah saatnya melakukan pemeriksaan di dua Dinas tersebut. “Tangkap dan penjarakan koruptornya,” tegasnya.
“Ada banyak temuan BPK RI, tahun anggaran 2022 dan 2023. Kami melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini sangat memprihatinkan, dimana kami menduga adanya unsur kesengajaan, karena hal yang sama terjadi dari tahun ke tahun tentang kelebihan pembayaran, dan kurangnya volume pekerjaan, serta mutu pekerjaan,” ujar aktivis anti korupsi ini.
“Kami merencanakan aksi kali ini menuntut dua dinas PUTR dan Dinas Kesehatan. Insya Allah tanggal 9 Juli 2024 ini kami akan sampaikan aspirasi ini ke pihak yang berwajib,” tuturnya.
Pria kelahiran Labura ini juga berharap kepada APH dapat membongkar bobroknya dinas tersebut, karena telah merugikan keuangan negara Milyaran rupiah. “Jangan ada disparitas dalam penegakan hukum, Kejaksaan harus tegak lurus dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (red)