FORUM JAKARTA | Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi langkah tegas Polri dalam memberantas judi online. Ia pun mendesak Polri memeriksa artis-artis yang mempromosikan perjudian online agar tidak terjebak disparitas dalam penegakan hukum.
“Bukan hanya artis-artis, tapi juga mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi harus diperiksa demi hukum,” tegas Aminullah menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Menurut Aminullah, pemeriksaan terhadap Budi Arie Setiadi sangat beralasan. Soalnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) saat di bawah kepemimpinan Budi, terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan ‘memelihara’ dan atau ‘melindungi’ sejumlah situs judi online untuk mendapatkan ‘setoran’.
Adanya setoran itu, ujar Aminullah, terungkap dari pengakuan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kominfo) yang menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Sesuai pengakuan tersangka, ada ribuan situs judi online dijaga agar tidak diblokir dengan bayaran Rp 8,5 juta dan mendapat upah pengamanan Rp 5 juta setiap bulannya. “Bayangkan jika 1000 situs judi saja sudah berapa nilai gratifikasi yang diberikan bandar judi online untuk mereka. Mustahil rasanya Budi selaku atasan di Kominfo saat itu, tidak mengetahui hal ini,” duga Aminullah.
Untuk memudahkan proses hukum, kata Aminullah, Presiden Prabowo harus segera mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatannya saat ini yakni Menteri Koperasi. “Saya sangat mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Agar kinerja Satgas tidak terganggu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus judi online, alangkah baiknya Presiden Prabowo segera mencopot atau menonaktifkan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi. Pencopotan ini penting supaya tidak ada disparitas dalam penegakan hukum,” tutur aktivis yang getol turun ke daerah-daerah mengkampanyekan Prabowo-Gibran menjelang Pilpres 2024 lalu.
Selain Budi Arie Setiadi, sebut Aminullah, Polri juga harus memeriksa para artis yang terlibat mempromosikan judi online. “Para artis itu publik figur. Akibat mereka mempromosikan judi online, diyakini banyak masyarakat yang tergoda. Mereka harus ikut bertanggungjawab karena telah berperan menjerumuskan masyarakat dalam perbuatan maksiat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aminullah mengapresiasi kinerja Polri yang bergerak cepat memberantas judi online. “Saya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya yang bergerak cepat mengungkap jaringan judi online,” ucap Aminullah yang juga Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Relawan Shaff Prabowo-Gibran 1930.
Gerak cepat Polri membongkar jaringan judi online bisa diterjemahkan sebagai komitmen Polri mewujudkan program kerja Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Salah satu Asta Cita ke-7 adalah memberantas perjudian. Apalagi daya rusak judi online terhadap masyarakat sangat dahsyat terutama bagi anak-anak muda Indonesia sebagai pemilik masa depan,” ujarnya.
Aminullah juga meminta Polri agar membidik aset-aset bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara. Selain itu, Polri bekerja sama dengan PPATK dan OJK memetakan sistem pembayaran terkait judi online, kemudian mereka juga berupaya memutus seluruh aliran dana dan menutup alat bayar yang digunakan untuk transaksi dalam sistem judi online.
“Penanganan judi online harus dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait, sesuai tujuan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring sebagaimana amanat Kepres Nomor 21 Tahun 2024,” tukas Aminullah. (zas)
