HUKUM  

BPK Temukan 15 Item Mega Masalah PTPN-2, Menanti Nyali APH Mengusut?

6ba14c90 6eda 47c3 9de8 c2e87dc8dcb6

Point 10. Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan Pengecoran dan Pengaspalan Jalan tidak Sesuai Kontrak, disebutkan BPK terjadi kemahalan bayar : Pengecoran senilai Rp. 833 juta, Pengaspalan senilai Rp. 251 juta.

Di 5 item terakhir, BPK RI merincikan hasil pemeriksaan mereka atas : Point 10. PTPN II Belum Menagihkan Overdue Interest Keterlambatan Pembayaran Senilai Rp1,9 miliar dan Biaya Denda Keterlambatan Serah Terima Senilai Rp7.3 miliar, Point

12. Pertanggungjawaban Tiga Paket Pekerjaan Investasi Tidak Memenuhi

Ketentuan Perolehan Aset Tetap, Point 13. Denda Keterlambatan Pekerjaan Investasi Mesin dan Instalasi Belum Dikenakan Senilai Rp224,5 juta  dan Potensi Kemahalan Investasi Mesin Senilai Rp556 juta, Point 14. Pelaksanaan Inter Company Trading (ICT) Gula Kristal Putih (GKP) Konsorsium PTPN II dan PTPN IV belum sesuai dengan ketentuan dan Point 15. Pengelolaan Mutu Persediaan CPO Tidak Sesuai dengan SOP Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit.

Menanggapi masalah ini, Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) menyampaikan statemen nya dengan seolah bertanya, masih Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumut ini diam dengan temuan BPK RI itu.

“Masihkan APH di Sumut diam atas temuan dalam dokumen negara diberikan auditor negara ini?,” tanya Pengurus LP3 Hafifuddin kepada wartawan, Jumat (8/11/2024) di Medan.

Aktivis ini menanyakan, apakah hasil pemeriksaan menjadi kotak pandora mengungkap berbagai masalah di PTPN I atau hanya menjadi komik bacaan Aparat Penegak Hukum menjelang tidur.

“LHP ini jadi pandora ungkap masalah atau bacaan jelang tidur seperti komik Bobo saja. Kita lihatlah ke depan nya,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam LHP BPK RI 2023 itu terang menerang menyebutkan adanya berbagai dugaan skandal dalam anggaran, pembayaran dana proyek, konsultan hukum, sukses fee dan lainnya lain. “Ayo kita jalankan tanggungjawab kita selanjutnya setelah BPK mengupas tata kelola di PTPN II dari tahun 2021 hingga semester I 2023 lalu,” ajak Hafifuddin.

Dalam dokumen LHP BPK RI yang ditelisik media ini, hasil pemeriksaan atas Kerja sama pemanfaatan lahan milik PTPN II pada proyek KDM menunjukkan hal-hal sbb :

a. Pelaksanaan Proyek Tidak Didukung dengan RKT dan Laporan Berkala.

Dalam rangka pelaksanaan KSO terdapat beberapa yang tidak patuh, antara lain Tidak adanya dokumen rencana kerja tahunan (RKT) dan PTPN II dan PT NDP tidak mendapat laporan berkala dari PT DMKR.

b.            Kelebihan Transfer PPLWH kepada PT NDP Senilai Rp1.372.063.871,- dan

c.             Kewajiban penyerahan lahan kepada Negara belum diatur dalam kontrak.

Berkaitan dalam kewajiban penyerahan lahan kepada negera belum diatur dalam kontrak dijabarkan dalan LHP itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan bahwa dalam hal perubahan HGU karena terjadi revisi rencana tata ruang, maka pemegang HGU menyerahkan paling sedikit 20% kepada negara dari luas bidang tanah HGU yang diubah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 – 2041 yang didalamnya mengatur penggunaan tata ruang berdasarkan jenis Kawasan seperti pemukiman, perindustrian, perkebunan dan lain sebagainya.