FORUM TAPUT | Kondisi keuangan Pemkab Tapanuli Utara dikabarkan sedang kurang baik. Bahkan, menurut anggota DPRD Sahat Sibarani, kas keuangan kabupaten ini benar-benar kolaps dan kondisi darurat. Mirisnya, Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana sertifikasi guru dialihkan untuk membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) para ASN di Pemkab tersebut.
“Saat ini kondisi keuangan daerah Kabupaten Taput benar benar kolaps dan kondisi darurat serta mengkhawatirkan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu beban bagi pemerintahan JTP-DEN, meskipun itu sepenuhnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini,” kata anggota DPRD Taput Sahat Sibarani dalam sambutannya pada acara syukuran atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Taput pada Selasa (04/03/2025) di rumah dinas Bupati Taput.
Disebutkannya, selain terdampak terhadap keterlambatan pembayaran sertifikasi guru dan ADD yang tidak dibayarkan akibat dialihkan untuk membayar TTP ASN di lingkup Pemkab Taput.
Melihat kondisi keuangan Pemkab Taput yang sudah darurat tersebut, Sahat juga menghimbau para anggaota dewan serta ASN agar bersedia bilamana TTP mereka ke depannya dipotong untuk membayar sertifikasi para guru dan ADD Desa yang belum terbayar sampai saat ini.
Pernyataan Sahat itu disoraki oleh sejumlah ASN yang tidak terima bilamana nantinya kemudian TTP mereka dipotong untuk membayar sertifikasi guru dan ADD Desa.
Mendengar hal yang disampaikan oleh Sahat Sibarani di depan Forum Publik pada acara syukuran tersebut, menurut sejumlah kepala desa merasa kecewa. Mereka baru tahu bahwa anggaran yang menjadi hak mereka telah dialihkan.
“Kalau begitunya berarti kami kepala desa inilah yang menjadi korban, namun kita juga mempertanyakan sikap dan fungsi DPRD Taput atas diperbolehkannya pengalihan dana tersebut. Bukankah fungsi mereka itu fungsi pengawasan, dan kok bisa demikian,”ujar salah seorang kepala desa. (Harapan Sagala)
