Perubahan AMDAL PT AR terjadi sejalan dengan rencana perubahan target produksi bijih emas tahunan, dari yang awalnya 6 juta ton per tahun menjadi 7 juta ton per tahun. Peningkatan jumlah produksi membuat PT AR membutuhkan wilayah penimbunan yang lebih luas. Dalam AMDAL sebelumnya, area TMF tidak ada, sehingga ini merupakan area baru yang membutuhkan lahan baru juga.
Berdasarkan analisis AMDAL PT AR dan rencana pembukaan area TMF baru yang akan membuka tutupan hutan juga habitat satwa dilindungi, Lantam berharap ada peninjauan kembali dampak negatif yang timbul akibat aktivitas PT AR. Selain itu, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan landasan untuk peninjauan kembali AMDAL baru PT AR, yaitu:
Kelemahan analisis biodiversitas, karena pendekatannya masih terbatas pada pencatatan spesies tanpa mengkaji peran ekologis dari masing-masing spesies. Meskipun dokumen AMDAL mengidentifikasi dampak penting hipotetik (DPH) yang lebih berfokus pada hidrologi, kualitas air, dan biologi, tetapi muaranya tetap pada persepsi masyarakat, yang bisa menyebabkan analisis kurang objektif.
Meskipun 96% warga dari 15 desa menyatakan penambangan PT AR menguntungkan ekonomi. Namun dalam banyak kasus, masyarakat lokal berada dalam posisi ekonomi yang rentan, sehingga mereka lebih mudah menerima proyek yang menawarkan manfaat ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan yang lebih luas.
Dokumen AMDAL menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan strategi mitigasi yang dianggap memadai. Namun, kurangnya kajian terhadap risiko jangka panjang, termasuk potensi kegagalan infrastruktur (bendungan limbah, pengelolaan air) serta konsekuensi ekologis yang mungkin baru terlihat setelah bertahun-tahun.
Kerusakan yang terjadi di ekosistem ini dapat berdampak luas, tidak hanya pada keanekaragaman hayati tetapi juga pada kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan ini.
“Ekosistem Batang Toru bukan hanya rumah bagi orangutan dan biodiversitas lainnya, tetapi juga sumber penghidupan bagi ratusan ribu rakyat yang hidup bergantung dari hutan dan air di lanskap Batang Toru. Ada setidaknya 1200 hektar sawah yang bergantung dari air yang bersumber dari hutan Batang Toru, terancam hilang. Hal ini sangat kontradiktif dengan program swasembada pangan pemerintah,” ujar Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian.

“Maka jikalah presiden menganggap program swasembada pangan dari tangan petani benar-benar prioritas, harusnya presiden berani untuk mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan yang beraktivitas di landscape Batang Toru,” katanya.
5 TUNTUTAN WALHI
Pertama, Kami menuntut agar Tambang PT. Agincourt segera menghentikan semua eksplorasi dan eksploitasi di wilayah orangutan Tapanuli, terutama di Area Keanekaragaman Hayati Kunci (KBA) dan Area Nol Kepunahan (AZE). Wilayah-wilayah ini adalah habitat kritis yang sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies yang terancam punah, dan setiap kegiatan industri di sana telah berakibat fatal bagi Ekōsistem.
Kedua, Kami mendesak agar Tambang PT. Agincourt menghentikan deforestasi di area tambang dan mengurangi area Kontrak Karya PT Agincourt Resources yang mencakup 30.629 hektar. Banyak dari area ini tumpang tindih dengan hutan lindung di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan dan kegiatan industri lainnya yang merusak.
Ketiga, Kami menuntut penerapan kebijakan Tanpa Deforestasi, Pengambilan Gambut (NDPE) yang sudah diberlakukan oleh anak perusahaan Jardine lainnya, Agro Astra Lestari, agar diterapkan di seluruh operasi PT Agincourt Resources. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hutan yang hilang akibat kegiatan tambang.
Keempat, Kami menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak komunitas lokal di sekitar Batang Toru.
Kelima, Kami meminta agar Pemerintah menghentikan kontrak karya PT. Agincourt dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi.
LAPORKAN KE KEJAGUNG RI
Di kesempatan lain, 7 Maret 2025 lalu, WALHI Eksekutif Nasional bersama Pengurus Walhi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, Maluku Utara dan WALHI Papua melaporkan 47 korporasi perusak lingkungan dan juga terindikasi melakukan korupsi Sumber Daya Alam ke Kejaksaan Agung.







