FORUM MEDAN | Aktivis 98, Ikhyar Velayati, mengingatkan para kepala daerah di Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dinilai gagal dalam mengelola komunikasi publik terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kasus demo masyarakat Kabupaten Pati terhadap bupati kemarin menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Dalam membuat kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus partisipatif serta dijelaskan secara rasional dan santun agar dapat diterima semua pihak,” ujar Ikhyar di Medan, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kata Ikhyar, cara yang dipilih tidak boleh semata-mata bertumpu pada pajak, apalagi dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.
“Banyak opsi untuk meningkatkan PAD. Kepala daerah harus kreatif dan inovatif, misalnya melalui pengembangan pariwisata, pemberdayaan UMKM, maupun menarik investasi dari luar. Bukan hanya bergantung pada pajak atau dana transfer pusat,” tegasnya.
Relawan Persatuan Nasional pendukung Presiden Prabowo itu juga mengapresiasi aksi masyarakat Pati yang dinilai berhasil mendorong evaluasi kebijakan kenaikan PBB di daerah tersebut. Ikhyar menilai aspirasi yang disampaikan secara terbuka adalah bentuk kontrol sosial yang sah sesuai Pasal 28E UUD 1945, di mana warga negara dijamin kebebasan menyampaikan pendapat.
“Kami respek terhadap warga Kabupaten Pati karena aksi mereka mendorong perubahan. Namun setelah aspirasi tercapai, masyarakat sebaiknya kembali bekerja seperti biasa agar kondisi sosial-ekonomi kembali kondusif,” katanya.
Ikhyar juga mengingatkan agar gerakan masyarakat tidak ditunggangi kepentingan politik jangka pendek. “Aksi positif dan murni seperti ini jangan sampai dimanfaatkan para petualang politik,” ujarnya.
Di akhir, Ikhyar menekankan pentingnya soliditas masyarakat dengan pemerintah daerah demi mendukung program prioritas nasional. “Dibutuhkan persatuan seluruh rakyat agar agenda pengentasan kemiskinan dan visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” pungkasnya. (re)
