Satgas PKH Tegaskan Komitmen, 3,3 Juta Hektare Kawasan Hutan Berhasil Dikuasai Kembali Negara

7967e80c c6a2 4bc4 b2b4 d1e514659288 scaled

FORUM JAKARTA | Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan capaian signifikan dalam upaya mengembalikan kawasan hutan negara yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal. Hingga kini, sedikitnya 3.314.022,75 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali oleh negara.

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah, menyampaikan capaian tersebut dalam rapat evaluasi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (28/8/2025).

Dari total luasan yang berhasil dikuasai kembali, 915.206,46 hektare telah diserahkan kepada kementerian terkait. Rinciannya, 833.413,46 hektare dialokasikan kepada PT Agrinas dan 81.793 hektare dikembalikan fungsinya sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo. Sementara itu, 2.398.816,29 hektare lainnya masih dalam proses administrasi dan segera diserahkan kepada kementerian terkait.

Selain menyasar perkebunan kelapa sawit ilegal, Satgas PKH kini memperluas target penertiban pada sektor pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan. Data awal menunjukkan, luas kawasan hutan yang akan dikuasai kembali akibat aktivitas tambang ilegal diperkirakan mencapai 4.265.376,32 hektare.

bbde31e6 c3fa 4dd3 bd45 881828747bff

“Penguasaan kembali kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada pidana, melainkan pengembalian aset negara. Para pelaku diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah,” tegas Febrie.

Menurutnya, hasil penguasaan kembali dari tambang ilegal nantinya akan dikelola melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID), perusahaan holding pertambangan BUMN. Langkah ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi negara sekaligus masyarakat.

Namun, Febrie menegaskan, apabila ada pihak yang tidak kooperatif atau mencoba menghalangi kebijakan ini, penegakan hukum akan ditingkatkan. “Kami dapat menggunakan instrumen hukum administrasi, Undang-Undang Tipikor, maupun Undang-Undang TPPU,” ujarnya.

Satgas PKH sendiri merupakan gabungan dari unsur Kejaksaan, TNI, Polri, BPKP, BIG, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, dan lembaga terkait lainnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon (Kepala Staf Umum TNI), Wakil Ketua Pelaksana II Satgas PKH Komjen Pol Syahardiantono (Kabareskrim Polri), serta Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI M. Ali Ridho.

Febrie berharap langkah penertiban kawasan hutan dapat dipandang positif oleh pelaku usaha. “Jika ini berhasil, negara semakin kuat dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Namun jika gagal, penindakan hukum yang lebih tegas tak terhindarkan,” pungkasnya. (re)