FORUM TEBING TINGGI | Polemik kelangkaan obat di sejumlah puskesmas Kota Tebing Tinggi akhirnya menyeret perhatian Inspektorat. Setelah dua kali diberitakan FORUM, Uniknya lagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tebing Tinggi baru terlihat bereaksi setelah jadi perhatian banyak media jejaring lainnya.
Namun, reaksi itu justru menimbulkan tanda tanya baru, apakah pemerintah kota Tebing Tinggi, khususnya Dinas Kesehatan setempat benar-benar memahami persoalan yang sedang terjadi di lapangan?.
Kepala Inspektorat Muhammad Fahri mengungkapkan, kepada FORUM, Jumat ( 7/11/2025 ) diruang kerjanya pernah ada pertemuan antara pihaknya, Plt Kadis Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi, dan seluruh kepala puskesmas yang sejatinya telah digelar sebulan lalu. “Kita sudah dengar informasi pasien beli obat di luar, maka saya sendiri memimpin pertemuan itu,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dipimpin langsung Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi menemukan adanya “komunikasi yang tidak nyambung” antara Dinkes, farmasi, dan puskesmas. “Masing-masing menahan. Dinkes bilang obat belum ready, farmasi menyebut masih proses pengadaan, padahal dana sudah tertampung di APBD dan disahkan sejak awal September,” beber Fahri.
Lebih jauh, Fahri mengungkapkan sempat mempertanyakan perbedaan antara permintaan obat dari puskesmas dengan obat yang dikirim dari farmasi. “Ada Kapus yang bilang obat yang datang tidak sesuai permintaan dan kebutuhan. Padahal dokter puskesmas paling tahu jenis obat yang dibutuhkan pasiennya,” jelasnya.
Fahri menegaskan bahwa keselamatan pasien di puskesmas tidak boleh dikorbankan hanya karena kendala administratif. “Kalau dana sudah ada, pengadaan obat harus disegerakan. Ini sifatnya darurat,” tegasnya. Fahri juga menginstruksikan agar penyaluran obat tidak menunggu hingga Senin (10/11), melainkan segera dilakukan sejak Jumat (7/11).
Menurut Inspektorat, akar persoalan bukan semata soal uang, tetapi soal manajemen distribusi yang tidak adaptif. “Kalau memang obat di gudang sudah ada, salurkan saja. Kami sarankan sehari dua puskesmas dulu. Jangan tunda, kawal, awasi sesuai SOP yang berlaku ” ucap Fahri.
Sementara itu disisi lain, sambung Fahri puskesmas mengaku belum bisa memanfaatkan dana JKN untuk pengadaan mandiri karena masih menunggu juknis dan arahan resmi.
Kondisi ini memperkuat temuan FORUM sebelumnya: bahwa rantai distribusi obat di Kota Tebing Tinggi macet di tengah lemahnya koordinasi dan kepemimpinan teknis. Publik keburu resah, tapi pejabat masih sibuk berdebat soal prosedur.
Klarifikasi Plt Kadis Kesehatan di media jejaring.beberqpa hari lalu justru dinilai tidak nyambung dengan duduk masalah yang ditemukan FORUM di lapangan. PLT Kadiskes kota Tebing Tinggi menjawab di level “anggaran dan administrasi,” sementara krisis yang terjadi berada di level “pelayanan publik dan kelalaian teknis distribusi.”
Secara naratif, klarifikasi tersebut justru menguatkan dugaan bahwa pimpinan Dinas Kesehatan lebih fokus mencari pembenaran prosedural daripada memperbaiki rantai pelayanan dasar yang macet. (MET)
