FORUM TEBINGTINGGI | Enam fraksi DPRD Kota Tebingtinggi menyampaikan pandangan umum atas pidato pengantar Wali Kota terkait Ranperda APBD Tahun 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (25/11/2025).
Meski berlangsung formal, sejumlah catatan kritis disampaikan fraksi-fraksi terhadap kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan.
Fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia, Fraksi PKS-PPP, Fraksi Keadilan dan Pembangunan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, serta Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam pandangan fraksi-fraksi, mereka menyoroti tajam turunnya proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 yang hanya direncanakan sebesar Rp620,91 miliar, turun Rp119,19 miliar atau 16,11% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, belanja daerah justru direncanakan mencapai Rp630,53 miliar, sehingga APBD 2026 langsung dibayangi defisit Rp9,62 miliar.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Rahman, mengingatkan bahwa pengurangan dana transfer pusat berpotensi mengganggu stabilitas belanja daerah, mulai dari belanja operasional, belanja modal hingga belanja tidak terduga.
Penekanan ini menjadi sinyal bahwa DPRD meminta Pemko lebih realistis dan berhati-hati dalam menyusun struktur anggaran. Sementara itu, proyeksi PAD yang naik dari Rp146,37 miliar menjadi Rp149,99 miliar atau meningkat 16,13%, tetap dipertanyakan konsistensinya.
Kenaikan PAD dinilai baik, namun DPRD mengingatkan bahwa optimisme angka harus dibarengi strategi konkret, bukan sekadar target yang tidak sejalan dengan kapasitas pemungutan di lapangan.
Meski memberi catatan keras, keenam fraksi tetap menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan tiga Ranperda strategis: Ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, Ranperda penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut, serta Ranperda pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sakti Khaddafi Nasution didampingi Wakil Ketua Muhammad Ikhwan dan Husin. Hadir pula Wakil Wali Kota Chairil Mukmin, Sekda Erwin Suheri Damanik, unsur Forkopimda, OPD, camat, lurah, dan undangan lainnya.
Penurunan pendapatan dan defisit anggaran yang disoroti enam fraksi ini menjadi peringatan keras bahwa manajemen keuangan daerah tidak boleh lagi dijalankan secara ” business as usual ” .
DPRD menegaskan bahwa target PAD bukan sekadar angka di atas kertas, dan Pemko harus membuktikan keseriusan dalam menutup celah kebocoran serta meningkatkan kinerja pemungutan. Publik menunggu langkah konkret, bukan janji-janji manis dalam dokumen anggaran. ( MET )
