FORUM TAPUT | Kondisi puluhan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, menuai sorotan tajam. Ironisnya, bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana tersebut dilaporkan sudah mengalami kerusakan meski belum pernah ditempati.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan serius pada fisik bangunan. Beberapa tiang beton tampak retak, dinding berlubang, plesteran tidak rata, serta sudut bangunan terlihat rapuh dan mengalami pengelupasan. Tak hanya itu, sejumlah sarana dan prasarana pendukung juga dilaporkan belum rampung, namun proyek terkesan tetap dipaksakan menuju tahap serah terima.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga calon penghuni Huntara. Mereka menilai kualitas bangunan tidak mencerminkan standar hunian layak, meskipun bersifat sementara.
“Belum ada yang tinggal, tapi tiangnya sudah retak dan dinding ada yang bolong. Kami khawatir kalau sudah ditempati, bangunan ini tidak bertahan lama dan membahayakan,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi temuan tersebut, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, menyatakan bahwa retakan pada tiang bangunan tidak memengaruhi ketahanan struktur selama tulangan besi masih berfungsi menahan beban.
“Tidak jadi masalah terhadap ketahanan fisik pondasi tiang yang ada retak atau patahan, karena masih terdapat tulangan besi yang menahan beban tekanan,” ujar Agus Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026).
Sementara itu, pihak kontraktor pelaksana, PT Haza Gemilang Abadi, yang bekerja sama dengan BNPB, juga menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu fungsi bangunan. Alasannya, Huntara hanya bersifat sementara dan maksimal ditempati selama lima bulan.
Pernyataan BNPB dan kontraktor tersebut justru memantik kritik dari warga dan pemerhati kebencanaan. Pasalnya, meski bersifat sementara, Huntara tetap merupakan fasilitas negara yang dibangun menggunakan anggaran publik dan diperuntukkan bagi masyarakat rentan.
Apalagi Proyek Huntara ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan BNPB dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana. Namun kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan teknis sejak tahap pelaksanaan.
Warga mendesak agar dilakukan audit teknis independen sebelum Huntara ditempati, guna memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan. Mereka juga meminta pemerintah tidak mengabaikan kualitas hanya dengan alasan sifat hunian yang sementara.
“Jangan karena sementara lalu asal bangun. Ini menyangkut keselamatan nyawa korban bencana,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terkait langkah evaluasi atau audit teknis terhadap proyek Huntara tersebut. (007-HS)
