FORUM SERGAI | Desakan agar Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai bekerja profesional dan independen mencuat menyusul tindak lanjut atas pengaduan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan ALISSS (Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia).
Sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki mandat strategis: melakukan pengawasan, audit keuangan, pemeriksaan kinerja hingga investigasi terhadap dugaan pelanggaran aturan. Namun dalam kasus ini, publik menanti lebih dari sekadar formalitas pemeriksaan. Keberanian dan integritas auditor benar-benar diuji.
Ketua Umum ALISSS, Zuhari, Rabu (25/2/2026), menegaskan bahwa audit investigatif yang diminta aparat penegak hukum harus dijalankan tanpa kompromi. Menurutnya, profesionalisme dan independensi menjadi kunci untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika ada temuan penyimpangan atau kerugian negara, harus dibuka secara terang. Audit harus objektif, kredibel, dan akurat,” tegasnya.
Sorotan utama dalam Dumas tersebut berkaitan dengan dugaan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Padahal, dokumen teknis yang disusun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengatur secara rinci standar kualitas, jenis material, metode kerja hingga hasil akhir pekerjaan. Jika pelaksanaan di lapangan menyimpang dari spesifikasi, maka potensi kerugian negara bukan lagi sekadar asumsi, melainkan fakta yang harus dibuktikan melalui audit investigatif.
Publik kini menunggu sikap tegas Inspektorat Sergai: apakah akan berdiri tegak sebagai penjaga akuntabilitas keuangan daerah, atau justru goyah di bawah tekanan pihak-pihak berkepentingan?
Momentum ini menjadi penentu kredibilitas pengawasan internal pemerintah daerah. Jika audit dilakukan secara transparan dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bersih dari praktik KKN akan menguat. Sebaliknya, bila hasil audit kabur atau terkesan dilindungi, maka kecurigaan publik akan semakin membesar.
Kasus Dumas ALISSS bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah ujian integritas bagi pengawas internal daerah dalam memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
