FORUM JAKARTA | Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan arus mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3).
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa Polri menyiagakan sekitar 161.000 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi potensi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.
Selain pengerahan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan ditempatkan di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.
Dedi menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti sistem satu arah (one way) atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan darurat.
“Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk mempercepat proses pelaporan serta respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan command center Polda maupun Polres terdekat.
“Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah, kata Pratikno, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan dengan cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan mudik.
Sinergi antara pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem manajemen mudik yang lebih responsif. Dengan pendekatan ini, setiap kendala yang dialami pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.
Melalui langkah tersebut, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya dalam perjalanan menuju kampung halaman. (re)
