FORUM SIMALUNGUN | Upaya penyelesaian secara humanis kembali ditunjukkan jajaran Polsek Bangun dalam menangani persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui kegiatan mediasi yang digelar pada Selasa, 24 Maret 2026, sengketa terkait terhalangnya ibadah di Gereja GPDI Mahanaim, Huta Bandan Nagori Lingga, Kecamatan Gunung Malela, berhasil diselesaikan secara damai.
Kegiatan mediasi tersebut dilaksanakan sekira pukul 10.30 WIB di Ruangan Unit Reskrim Polsek Bangun dan dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA B. Situngkir, dengan menghadirkan kedua belah pihak serta unsur pemerintah nagori.
Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa mediasi ini dilakukan menindaklanjuti adanya pengaduan dari pihak gereja terkait terkuncinya akses masuk tempat ibadah.
“Pengaduan disampaikan oleh Pendeta Erianto Siahaan yang menyampaikan bahwa jemaat tidak dapat melaksanakan ibadah karena pintu gereja dalam keadaan terkunci,” ujar AKP Verry Purba.
Ia mengungkapkan bahwa Polsek Bangun segera mengambil langkah cepat dengan mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik melalui jalur musyawarah.
“Pendekatan yang kami lakukan adalah mediasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pihak, antara lain Pangulu Nagori Lingga Muhammad Nurdin, Sekretaris Desa Rudi Manurung, serta perwakilan masyarakat dan kedua pihak yang bersengketa.
AKP Verry Purba menuturkan bahwa proses mediasi berlangsung dengan kondusif, di mana kedua belah pihak saling menyampaikan pendapat serta mencari titik temu atas permasalahan yang terjadi.
“Melalui dialog terbuka, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai yang disepakati bersama,” ungkapnya.
Adapun kesepakatan tersebut antara lain pihak kedua, yakni pihak gereja yang diwakili oleh Erianto Siahaan, bersedia memberikan ganti rugi atas tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah sebesar Rp75 juta kepada pihak pertama, yakni Mangasih Sidabutar.
“Pembayaran ganti rugi tersebut disepakati akan diselesaikan paling lambat pada 24 Maret 2027,” jelas AKP Verry Purba.
Selain itu, disepakati pula bahwa apabila hingga batas waktu yang ditentukan pembayaran tidak dilakukan, maka pihak gereja bersedia mengosongkan dan tidak lagi menggunakan bangunan tersebut.
Namun demikian, dalam semangat menjaga kerukunan, pihak pertama juga bersedia menyerahkan kunci gereja agar dapat kembali digunakan sebagai tempat ibadah oleh jemaat.
“Kesepakatan ini juga mencakup komitmen kedua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah,” ujarnya.
IPDA B. Situngkir menegaskan bahwa mediasi ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara persuasif dan berkeadilan.
“Kami mengedepankan penyelesaian yang humanis agar hubungan sosial masyarakat tetap terjaga dengan baik,” ucapnya.
Kapolsek Bangun, AKP Hengky B Siahaan, juga mengapresiasi sikap kooperatif kedua belah pihak yang bersedia menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah.
“Kami berharap kesepakatan ini dapat dijalankan dengan baik sehingga situasi tetap kondusif,” ungkapnya.
AKP Verry Purba menambahkan bahwa keberhasilan mediasi ini menjadi bukti nyata peran Polri sebagai problem solver di tengah masyarakat.
“Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik sosial,” pungkasnya.
Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bangun tetap terjaga aman dan kondusif, serta kegiatan ibadah di Gereja GPDI Mahanaim dapat kembali berjalan dengan lancar dan penuh ketenangan. (re)







