HUKUM  

DPP GARANSI Soroti 16 Item Dugaan Korupsi di Dinas PUTR Labura, Negara Dirugikan Miliaran Rupiah

IMG 20240620 WA0120

FORUM MEDAN | Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) menyoroti dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Sedikitnya ada 16 item proyek yang ditengarai asal jadi, kelebihan bayar dan kurangnya volume pekerjaan hingga merugikan negara miliaran rupiah.

Menyikapi persoalan itu, DPP GARANSI berjanji akan melaksanakan aksi besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu).

“Kami sudah berkordinasi dengan pihak kepolisian dengan melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa,” ujar Kordinator Aksi Khoirum Siregar, Kamis 20 Juni 2024.

Khoirum mengakui pihaknya saat sekarang ini sedang melakukan konsolidasi untuk persiapan aksi unjukrasa yang sudah direncanakan tanggal 27 Juni 2024 mendatang. “Ini sudah fix bang, tanggal 27 ini,” terang Khairum.

Khairum mrmbeberkan, ada 16 item paket pekerjaan di Dinas PUTR Labura diduga telah terjadi pelanggaran hukum, kurangnya volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran, serta diduga pekerjaan asal jadi tanpa menghiraukan mutu dan kualitas pekerjaan.

Khairum juga menjelaskan adanya dugaan praktik KKN yang sistemik dan terencana sesuai dengan hasil periksaan BKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 56.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023. Tanggal 11 Mei 2023.

Tak hanya itu, aktivis antikorupsi yang juga putra Labura ini menduga adanya konspirasi yang sistemik di Dinas PUTR Labura. “Bukti kami pegang hari ini menduga kuat adanya praktik jual beli proyek demi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok,” tutur Khairum.

Demi tegaknya hukum yang berkeadilan, DPP GARANSI segera melaporkan sekaligus membuat pengaduan masyarakat ke aparat hukum.

“Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan berencana akan melaporkan atas temuan yang kami miliki demi untuk berjalannya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya.

“Tangkap dan periksa Kadis PUTR Labura. Jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” ujar Khairum seraya meminta aparat hukum memeriksa dugaan korupsi di Dinas PUTR Labura yang terindikasi melibatkan kadisnya.

Dalam kesempatan itu, Khairum menyarankan kepada Bupati Labura segera mencopot Kadis PUTR, Edwin Deprizen ST MSi. Sebab, Edwin dinilai turut serta dan atau terlibat dalam 16 item proyek yang merugikan keuangan negara tersebut. (re)