FORUM TEBING TINGGI | Distribusi bantuan banjir yang dijanjikan Pemko Tebing Tinggi terus menuai kritik publik. Di atas kertas, bantuan diumumkan lengkap berisi beras, minyak goreng, dan mie instan yang akan dibagikan serentak di lima kecamatan. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda: mayoritas warga hanya menerima beras, sementara dua item lainnya dijanjikan “menyusul” tanpa kejelasan.
Temuan FORUM menunjukkan mayoritas warga mengaku hanya menerima beras, dan dua item lain tak jelas keberadaannya. Padahal, paket bantuan yang direncanakan berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan mie instan 20 bungkus.
Menurut warga yang berhasil dimintai keterangan, namun meminta identitasnya dirahasiakan. Diawal pendistribusian dimulai dengan pembagian kupon dan pengumpulan fotokopi KK. Di beri kupon . Kupon tersebut kemudian dikoyak dua, lalu menerima sekantong beras 5 kg.
Bermodalkan kupon yang sudah tidak utuh warga diminta datang kembali beberapa hari kedepan ke kantor kelurahan masing-masing. Namun saat waktunya tiba, sisa bantuan yang dijanjikan tidak tersedia. Alasan yang muncul pun berubah-ubah: mulai dari “data ulang”, “masih dipacking”, hingga alasan samar “masih menunggu instruksi”.
Kondisi makin janggal, informasi dari warga menyebut sempat ada seorang oknum pejabat penting melakukan sidak di tengah kondisi barang yang belum datang. Beberapa lurah dimarahi dan dipermasalahkan soal data penerima dan kesiapan aparatur, padahal persoalan utama ada pada ketiadaan barang bantuan.

Meski sisa bantuan tidak kunjung tersedia, pada 5 Desember pihak BKPSD Pemko Tebing Tinggi mengeluarkan SPT untuk menugaskan ASN membantu pembagian pada 6 Desember. Namun para ASN yang hadir hanya mengisi absensi lalu pulang, karena bantuan yang hendak dibagikan sama sekali belum tiba.
Hingga 10 hari pasca banjir, sejumlah kelurahan masih belum menerima bantuan. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa proses distribusi sejak awal tidak siap dan seolah dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban. Banyak warga mengaku bolak-balik ke kantor lurah namun pulang tangan kosong.
Selain itu, beredar isu adanya upaya oknum tertentu mengalihkan pembelian minyak goreng ke vendor tertentu dengan skema BTT. Isu ini belum terbantahkan. Kepala BPBD yang dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp enggan berkomentar dan melempar jawaban ke Kadis Kominfo, yang hingga berita ini terbit juga tidak memberikan tanggapan.
Dari sisi anggaran, pertanyaan publik makin kuat. Sumber terpercaya di DPRD Kota Tebing Tinggi mengatakan kepada FORUM melalui seluler bahwa Pemko menggunakan Rp1,30 miliar dana BTT tahun anggaran 2025 untuk membantu lebih dari 8.484 KK terdampak banjir.

“DPRD Kota Tebing Tinggi akan terus mengawasi penggunaan anggaran BTT dan proses pendistribusian bantuan. Kami masih memberikan ruang kepada Pemko dan instansi terkait untuk menyelesaikan penyediaan bahan bantuan sesuai mekanisme,” ujar sumber tersebut.
Sumber menambahkan, selaku wakil rakyat dirinya berharap tidak ada kelalaian petugas, maupun kesalahan prosedur dalam pelaksanaannya. “Jangan sampai di situasi aman, mereka yang menangani pendistribusian bantuan justru menjadi terperiksa karena pelanggaran,” tutupnya.
Kekacauan distribusi ini memperberat beban warga yang sudah terdampak banjir. Pemko dituntut memberi penjelasan transparan serta memastikan bantuan benar-benar tersalurkan.
Jika pengelolaan BTT terbukti serampangan, maka persoalan ini bukan sekadar soal lambatnya distribusi, melainkan indikasi permainan anggaran di tengah penderitaan masyarakat. (MET)







