DAERAH  

BKPRMI dan IKA BKPRMI Tebing Tinggi Surati MUI Sumut, Desak Musda MUI Kota Ditinjau Ulang

38f31c22 392e 4eef a632 502344e34c91

FORUM TEBING TINGGI | Polemik pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebing Tinggi resmi mengemuka ke ruang publik.

Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Tebing Tinggi bersama Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Alumni BKPRMI (IKA BKPRMI) Kota Tebing Tinggi melayangkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Utara, meminta peninjauan dan pelaksanaan ulang Musda MUI Kota Tebing Tinggi.

Dalam surat tertanggal 22 Desember 2025 tersebut, kedua organisasi menyatakan keberatan dan keprihatinan atas pelaksanaan Musda MUI Kota Tebing Tinggi yang digelar pada 20 Desember 2025 di Gedung Hj. Sawiyah Nasution. Pelaksanaan Musda dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur organisasi MUI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ketua IKA BKPRMI Kota Tebing Tinggi, Zulkifli M Hasan, S.Pd., SE., M.I.Kom, yang di temui FORUM pada Rabu ( 24/12/ 2025 ) menyampaikan bahwa keberatan tersebut bukan didorong oleh kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi menjaga marwah MUI sebagai rumah besar umat Islam.

“Kami memandang persoalan ini secara objektif. Ketika prosedur organisasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka wajar jika hasil Musda perlu ditinjau kembali,” ujarnya.

Sejumlah poin krusial disoroti. Di antaranya, tidak dilibatkannya unsur ormas Islam secara patut dan proporsional, padahal secara struktural dan historis merupakan bagian dari peserta Musda MUI. Selain itu, mekanisme dan tahapan Musda disebut tidak dijalankan sesuai tata tertib, khususnya Tata Tertib Musda BAB IV Pasal 9 huruf i, yang mengatur syarat Ketua Umum terpilih harus pernah menjadi pengurus PD MUI Kota Tebing Tinggi, baik di tingkat kecamatan maupun kota.

BKPRMI dan IKA BKPRMI juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses penetapan peserta, pimpinan sidang, serta pengambilan keputusan Musda. Menurut Zulkifli, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah umat.

“MUI harus berdiri di atas semua golongan. Transparansi dan keterlibatan semua unsur ormas menjadi kunci agar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari,” katanya.

Sorotan lain tertuju pada aspek etik kepengurusan. Dalam surat itu disebutkan bahwa sekretaris terpilih diketahui merupakan kader partai politik. Meskipun secara organisasi tidak menjadi larangan mutlak, namun secara etika, pengurus inti MUI idealnya bersifat independen agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan umat Islam secara luas.

Selain itu, secara faktual disebutkan bahwa domisili dan aktivitas keseharian Ketua Umum MUI Kota Tebing Tinggi terpilih berada di luar wilayah Kota Tebing Tinggi, yang kembali memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip representasi dan kedekatan dengan umat setempat.
Berdasarkan berbagai catatan tersebut, BKPRMI dan IKA BKPRMI memandang hasil Musda MUI Kota Tebing Tinggi perlu ditinjau kembali demi menjaga marwah, kredibilitas, serta persatuan umat Islam di Kota Tebing Tinggi.

Melalui surat tersebut, kedua organisasi secara resmi meminta DP MUI Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan dan evaluasi atas pelaksanaan Musda, menunda atau tidak mengesahkan hasil Musda hingga persoalan prosedural diselesaikan, serta memfasilitasi dan menetapkan pelaksanaan Musda ulang yang dilaksanakan sesuai AD/ART MUI, secara adil, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur ormas Islam.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Umum DPP MUI di Jakarta, Wali Kota Tebing Tinggi, unsur Forkopimda Kota Tebing Tinggi, serta para pimpinan ormas Islam di Kota Tebing Tinggi, sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab moral terhadap umat.

Sejatinya, dua organisasi arus utama pemuda masjid di Tebing Tinggi menilai Musda MUI bukan sekadar bermasalah teknis, melainkan menyangkut kepatuhan pada aturan organisasi. Ketika prosedur dipersoalkan dan partisipasi dinilai belum optimal, legitimasi hasil Musda pun menjadi perhatian, dengan keputusan akhir kini berada di tangan MUI Sumatera Utara.

Hingga berita ini diturunkan, DP MUI Provinsi Sumatera Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait tindak lanjut atas surat keberatan tersebut. ( MET )