FORUM Tebing Tinggi | Kunjungan Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, ke rumah keluarga pedagang Pasar Gambir yang meninggal dunia serta menjenguk pasien lansia yang sempat ditolak RSUD dr. Kumpulan Pane justru memantik pertanyaan baru di tengah masyarakat.Bukan soal empati, melainkan soal waktu.
Dua peristiwa tersebut telah terjadi hampir dua pekan sebelumnya dan sempat mengguncang opini publik. Namun, kunjungan kepala daerah baru dilakukan pada Sabtu (17/1/2026), tepat ketika wacana penggunaan hak interpelasi DPRD Kota Tebing Tinggi kian menguat dan rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/1/2026).
“Kalau memang peduli, kenapa tidak sejak awal? Kenapa baru sekarang, saat interpelasi mau dibahas?” ujar seorang warga. Pertanyaan serupa bergulir luas dan membentuk persepsi publik bahwa kunjungan tersebut sulit dilepaskan dari dinamika politik di DPRD.

Sejumlah poin dalam draf hak interpelasi diketahui berkaitan langsung dengan dua kasus yang dikunjungi Wali Kota, yakni polemik penataan Pasar Gambir dan buruknya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Kumpulan Pane. Kondisi ini membuat langkah Wali Kota dinilai bukan lagi sekadar gestur kemanusiaan, melainkan sarat kepentingan politik untuk meredam tekanan.
“Empati itu mestinya spontan, bukan menunggu suhu politik naik,” kata warga lainnya. Menurut mereka, keterlambatan justru mengaburkan ketulusan dan memperkuat kesan bahwa kunjungan dilakukan sebagai respons atas tekanan DPRD, bukan kebutuhan mendesak masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, publik juga menyoroti informasi pertemuan informal Kepala Dinas Perdagangan dengan sejumlah anggota DPRD di sebuah kafe di kawasan Brohol. Meski belum ada penjelasan resmi, pertemuan itu menambah spekulasi publik mengenai adanya komunikasi politik intensif menjelang pembahasan interpelasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam keterangan resminya menegaskan kunjungan Wali Kota merupakan wujud empati. Disebutkan, Wali Kota melayat ke rumah mendiang Lindon Malau (61), pedagang Pasar Gambir yang meninggal dunia usai pingsan saat rapat penataan kios, serta menjenguk Ibu Suliyem (64), pasien lansia yang sempat mengalami penolakan layanan di RSUD dr. Kumpulan Pane.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan akan ada tindakan tegas jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dalam pelayanan publik.
Namun bagi sebagian warga, pernyataan itu belum menjawab persoalan utama.
“Yang dipersoalkan bukan hanya peristiwa, tapi cara pemerintah bekerja. Kalau tidak ada interpelasi, apakah kunjungan ini akan tetap dilakukan?” ujar seorang warga dengan nada mempertanyakan.
Kini, dengan hak interpelasi yang kian mendekati pembahasan resmi di DPRD, publik menanti apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah kota berhenti pada simbol empati, atau benar-benar diikuti keterbukaan, evaluasi kebijakan, dan perubahan nyata. Bagi masyarakat, waktu dan keberanian mengambil tanggung jawab jauh lebih menentukan daripada sekadar meredam gejolak politik sesaat. ( MET ).







