FORUM MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) tergolong baik. Dari 301 pengaduan yang diterima sepanjang 2026, sebanyak 235 aduan atau 91,7% telah diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Rega Tadeak Hakim dari Kemendagri saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut tersebut berlangsung di Aula Binagara Bapperida, Jumat (20/11/2026).
Rega menyebutkan, sebanyak 301 pengaduan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. Aduan yang diterima mencakup sejumlah sektor, antara lain pendidikan dasar dan menengah, pekerjaan umum, pertambangan, serta ketenagakerjaan.
“Data yang diterima sejak 1 Januari sampai 18 November 2026 menerima 301 aduan. Sebanyak 235 aduan sudah selesai, 25 belum ditindaklanjuti, 41 masih dalam proses,” sebutnya.
Selain tingkat provinsi, Rega juga memaparkan kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat di kabupaten/kota se-Sumut. Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah pengaduan terbanyak, yakni 444 aduan, disusul Kabupaten Samosir sebanyak 374 aduan dan Kabupaten Serdangbedagai sebanyak 170 aduan.
“Jumlah partisipasi masyarakat dalam penggunaan SP4N-LAPOR. Begitu juga laju tindaklanjut pengaduan masyarakat di daerah terus membaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, James Marihot Panggabean, mengatakan pelayanan publik merupakan kewajiban, bukan sekadar aktivitas organisasi. Karena itu, Ombudsman RI memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR.
“Pada periode 2022-2024 ada 126 aduan yang diteruskan dari SP4N-LAPOR ke Ombudsman. Sebanyak 87 pengaduan dengan status ditutup,” ucapnya.
Menurut James, pelayanan publik yang bermutu bukanlah pelayanan yang tidak pernah menerima keluhan masyarakat. Sebaliknya, pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang mampu mendengarkan keluhan, mengambil tanggung jawab, memperbaiki kesalahan, serta mencegah terulangnya kesalahan serupa.
Ia menegaskan, mutu pelayanan publik mencerminkan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.**(H21/DISKOMINFO SUMUT)







