FORUM ACEH | Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, Mkn mengharapkan pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Aceh Tamiang, harus terus berperan total dalam mendukung pasangan Bersama Mursil dan Tengku Insyafuudin (Bermutu) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, yang akan mengakhiri jabatannya sekitar 1,8 bulan lagi.
“Saya berharap DPD PKS Aceh Tamiang, tetap total dalam mendukung kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati, karena PKS sebagai partai pendukung pasangan ini,” kata Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil saat menerima Dewan Pengurus Daerah Partai Partai Keadilan Sejahteraan (DPD PKS) Aceh Tamiang, pada agenda nasional silaturahmi kebangsaan PKS, Kamis, (17/6/2021) di ruang Bupati setempat.
Dalam pertemuan itu Mursil menambahkan, peranan DPD PKS Aceh Tamiang dalam mendukung kinerja pasangan “Bermutu”, merupakan kewajiban partai PKS untuk menjaga pasangan tersebut dari pihak – pihak yang kurang senang terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
DPD PKS Aceh Tamiang melaksanakan agenda nasional silaturahmi kebangsaan ke Pemkab setempat.
“DPD PKS Aceh Tamiang bukan partai pengusung, tapi partai yang pendukung pasangan ‘Bermutu’, dan saya berharap DPD PKS Aceh Tamiang tetap konsisten membantu dan menjaga setiap program yang kami laksanakan,” ujar Mursil dihadapan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD PSK Aceh Tamiang, yakni, Muhammad Nazir, Muhaimin MY dan Muhammad Saman.
Didalam kesempatan itu, Mursil mengakui, dirinya tidak pandai untuk berkata kiasan, karena di Aceh tidak bisa menyampaikan pendapat maupun saran dengan kata – kata kiasan.
“Saya orangnya belak – belakan. Saya orang oprerator, kalau bicara tidak ada turing – turing dan minyak – minyaknya, tapi langsung kena sasarannya. Di Aceh ini lebih cocok ngomong sepeti ini, jadi kalau berkias – kias orang tidak paham. Kita ngomong tanpa berkias – kias pun orang tidak paham, apalagi kita berkias – kias,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Mursil, saat kedatangan pihak Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) ke Aceh Tamiang, banyak pihak mengisukan KPK akan menangkap Bupati. Padahal, sambung Mursil, kedatang KPK ingin mengantarkan penghargaan, bahwa Pemerintah Daerah Aceh Tamiang memperoleh posisi nomor dua se-Aceh, dan posisi ke delapan secara Nasional pada Indeks Monitoring Center For Prevention (MCP), bukan untuk menangkap orang.
“Kita harapkan dari PKS, bila ada penilaian yang miring – miring terhadap pemerintahan ini, PKS tetap tampil kedepan untuk meluruskan isu – isu yang dihembuskan oleh orang – orang awam, agar kinerja pemerintah tidak terganggu,” sarannya.
Sebelumnya, Ketua DPD PKS Aceh Tamiang, Muhammad Nazir dalam silaturahmi kebangsaan PKS kepada Bupati Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa DPD PKS Aceh Tamiang telah memiliki kepengurusan baru, dan menyampaikan beberapa usulan dalam mendukung program Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tamiang kedepan, diantaranya agar Islamic Center jangan terbengkalai, karena Aceh memiliki keistimewaan Syariat Islam, serta pembangunan Mesjid Agung bisa direalisaikan.
Usai pertemuan bersama Bupati, Ketua DPD PKS Aceh Tamiang, ditemui Forum Keadilan mengatakan agenda silaturahmi kebangsa PKS kepada Pemerintah Daerah ini, merupakan tindaklanjut Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS beberapa waktu lalu, untuk senantiasa menjalin hubungan dan mendukung penuh program Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan itu, tambah Muhammad Nazir, dirinya juga telah memperkenalkan kepengurusan DPD PKS Aceh Tamiang, yang baru, dan logo PKS yang baru kepada Pemda Aceh Tamiang, khususnya kepada Bupati Aceh Tamiang, serta mengusulkan isu – isu pengembangan daerah, seperti pembangunan Mesjid Agung dan kerja – kerja perduli terhadap Covid – 19.
“Alhamdulillah, pak Bupati sudah bekerja dan mengupayakan bagimana mesjid agung akan direalisaikan, juga sudah mempersiapkan perangkat – perangkat dalam hal menujang dari penanganan Covid – 19 di Tamiang. Dan ini menjadi prestasi bagi PKS untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Insya Allah,” jelas Muhammad Nazir. (Sutrisno)
Teks Foto :
DPD PKS Aceh Tamiang melaksanakan agenda nasional silaturahmi kebangsaan PKS kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
