HUKUM  

Dana BUMDes Perkebunan Hanna Diduga Jadi Bancakan, Kades dan BPD serta Direktur BUMDes Ditengarai Setali Tiga Uang

c02aaa55 2b5a 4691 9de7 c117e39e6028
Kantor Desa Perkebunan Hanna

FORUM LABURA | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perkebunan Hanna, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) ditengarai bermasalah. Ada indikasi kucuran dana desa untuk pengembangan unit usaha itu, diduga jadi bancakan. Kuat dugaan digelapkan?

Indikasi patgulipat dana BUMDes Perkebunan Hanna mulai mencuat pasca merebaknya sas-sus dugaan penggelapan untuk pengembangan badan usaha tersebut. Merebak isu dugaan persekongkolan yang melibatkan Kepala Desa Perkebunan Hanna Antoni Harahap (Iton) dengan Ketua BPD Sugiono dan Direktur BUMDes Yus Uwais. Mereka disebut-sebut setali tiga uang “memainkan” dana BUMDes. Benarkah?

Sesuai penelusuran wartawan, diketahui BUMDes Perkebunan Hanna bergerak dalam beberapa bisnis, di antaranya Unit Layangan Keuangan BRI LINK dan BNI, usaha bahan pokok sembako, serta usaha peternakan sapi kelompok tani.

Untuk pembiayaan usaha-usaha itu, Pemerintahan Desa Perkebunan Hanna pada tahun anggaran 2022 telah mengucurkan dana desa Rp 50.000.000,- (Rp 50 juta) untuk BRI LINK dan Rp 50 juta buat BNI LINK. Sedangkan usaha sembako, dikucurkan dana Rp 30 juta, sementara untuk kelompok peternakan sapi dikucurkan dana kisaran Rp 200 juta dalam mata anggaran tahun 2021 dan 2022.

Anehnya, dari berbagai unit usaha yang dilakukan pihak BUMDes, tidak adanya aktifitas rutin. Kegiatan usaha itu terkesan tanpa pengawasan, sehingga menguatkan indikasi adanya persekongkolan dalam dugaan penyimpangan dana BUMDes oleh para pemangku jabatan di Desa Perkebunan Hanna.

“Pernah saya bersama warga mau melakukan transaksi penarikan di salah satu unit layanan keuangan yang dikelola oleh BUMDes, tapi petugasnya mengatakan tidak bisa melakukan transaksi dengan dalih mesinnya sedang rusak,” sebut sumber yang bermukim di Desa Perkebunan Hanna, Kamis (26/1/2023).

Dalih mesin rusak terus berulang-ulang terjadi. “Selalu aja dibilang rusak. Masyarakat yang ingin melakukan transaksi penarikan maupun transfer jadi kesulitan,” ujar warga.

Anehnya, salah satu lokasi operasional unit usaha pelayanan keuangan tersebut dilakukan di rumah Ketua Badan Pengawas Desa (BPD), Sugiono. Padahal, Tupoksi BPD sejatinya adalah pengawas dari berbagai kegiatan desa, terlebih menyangkut keuangan baik Dana Desa (DD) termasuk penggunaannya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). “Seharusnya BPD itu mengawasi kinerja pemerintah desa, tapi kok di rumahnya malah ada kegiatan yang dijalankan pihak BUMDes,” sesal warga yang tak ingin disebut namanya.