Dimana dalam unggahan awal, Thomas menyindir yang disambut komentar dari seseorang bernama Aflahal Mufadilah. Dalam komentarnya Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023.
“Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” tulis Thomas.
Komentar Thomas ternyata direspon oleh AP Hasanuddin dengan nada ancaman. Lantaran, kalimatnya frontal yang dituliskan AP Hasanuddin dengan kalimat ‘Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah?’.
“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,” kata Andi.
Ancaman Masuk Unsur Pidana
Pernyataan provokatif terkait perbedaan Hari Raya Idul Fitri 2023 antara peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangeran Hasanuddin terhadap Muhammadiyah, menyulut reaksi masyarakat. Salah satunya SETARA Institute yang menegaskan pernyataan Andi bukanlah bentuk kebebasan berpendapat.
“Pernyataan itu disertai ancaman pembunuhan mengafirmasi dan mendukung pernyataan provokatif Professor BRIN Thomas Djamaludin, yang juga rutin menyebarkan pendapat terkait perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri, tetapi sangat tendensius dan sinikal pada ijtihad Muhammadiyah ,” tulis Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangan pers diterima, Selasa (25/4/2023).
Menurut Halili, berdasar pernyataan A.P Hasanuddin cuitannya di media sosial menegaskan bahwa akun yang bersangkutan bukan di-hack karenanya dia meminta maaf melalui pernyataan terbuka. Meski permintaan maaf dan pengakuan Hasanuddin boleh diapresiasi, tetapi tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah.
“Perbuatan Hasanuddin telah memenuhi unsur pidana, baik dari sisi tindakan penghasutan, ujaran kebencian, maupun dampak perbuatannya yang menimbulkan kegaduhan,” tegas Halili.
“Pernyataan Hasanuddin bukanlah bentuk kebebasan berpendapat bukan pula kebebasan bagi seorang peneliti,” tegas Halili lagi.
Halili memandang, cara beberapa pemikir merespons perbedaan Hari Raya menunjukkan penerimaan atas perbedaan dan keberagaman begitu rapuh dan miskin perspektif. Alih-alih menjadi penyeru toleransi atas perbedaan, sejumlah pemikir justru melakukan bullying terhadap kelompok yang berbeda.
“Inilah salah satu filosofi mengapa ujaran kebencian, diskriminasi, penghasutan kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana,” urai Halili.







