FORUM SOLO | Keadilan restoratif atau restorative justice harus menjadi salah satu prioritas dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP). Sebab, banyaknya aturan yang diterbitkan lembaga penegak hukum menjadikan putusan dari kebijakan restorative justice sering menjadi kontroversi.
Saat ini, revisi KUHAP tengah dibahas oleh DPR. Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi sejumlah pakar hukum dari berbagai Perguruan Tinggi di Jawa Tengah. Salah satunya diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS, Prof. Dr. Hari Purwadi.
“Saat ini semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri terkait keadilan restoratif,” kata Prof Hari dalam Seminar Nasional tentang keadilan restoratif yang digelar Pusat Penelitian Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS di Solo, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, aturan keadilan restoratif harus mengatur prosedur, teknik dan standar hukum yang sama di antara aparat penegak hukum.
“Dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang ikut mengontrol proses penyidikan dan proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi,” katanya lagi.
Sedangkan Guru Besar FH Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr. Pujiono Guru menyatakan, keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana.
“Sehingga memungkinkan perkara berhenti tanpa harus berlanjut ke proses peradilan konvensional. Mekanisme ini harus ditetapkan sebagai bagian dari proses peradilan, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak,” jelasnya.
Pujiono mengatakan keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang.
Pihaknya menilai jika kewenangan melakukan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan kejaksaan sebagai pengendali perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP yang menyebutkan alasan hapusnya kewenangan penuntutan.
Sementara itu, Guru Besar FH UNNES, Prof. Dr. Ali Masyar melihat pentingnya keadilan restoratif dilihat dari perspektif korban kejahatan.
“Selama ini korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana karena dirasa telah diwakili Polisi dan Jaksa dalam proses penyidikan, dakwaan, dan tuntutan,” katanya.
Salah satu advokat asal Solo, Adi Putro Pangarso menambahkan, pentingnya regulasi terkait keadilan restoratif menjadi salah satu payung hukum tersendiri di KUHAP.
Dalam acara tersebut,sejumlah poin rekomendasi terkait pentingnya keadilan restoratif diatur dalam revisi KUHAP.
Pertama, keadilan restoratif perlu diperkuat dalam penegakan perkara pidana di Indonesia, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri.
Kedua, perlunya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan formal.
Ketiga, revisi KUHAP mendesak dilakukan karena keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam praktik tradisi hukum lokal di Indonesia, namun belum sepenuhnya diakui dan dilaksanakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.
Keempat, perlunya persepsi yang sama antar aparat penegak hukum terutama Polisi dan Jaksa dalam memandang kebijakan keadilan restoratif dengan menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis.
Kelima, peraturan kebijakan keadilan restoratif yang telah berlaku bagi internal aparat hukum selama ini agar dijadikan salah satu bahan utama untuk menormakannya di dalam revisi KUHAP. (sk/huk)







