HUKUM  

Polisi dan Sipil Beda Nasib di Perdagangan Sisik Trenggiling Asahan, LP3: Copot Pejabat di Balai Gakkum KLHK Sumatera

IMG 20250303 WA0012

Menanggapi hartanya tahun 2023 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di website KPK RI yang dilaporkannya senilai Rp. 1,2 miliar lebih dan tak terlihat LHKPN nya tahun 2024, Hari Novianto meminta media ini membaca baik-baik LHKPN yang dilaporkannya.

“Bpk baca baik-baik. Jenis laporanya khusus awal menjabat. Untuk yang tahun 2024 kan baru dilaporan tahun ini sebelum 31 maret 2025,” pungkasnya.

Kajati Sumut melalui Kasi Penkum Adre W Ginting SH membenarkan, Penyidik PPNS Gakkum KLHK Sumatera baru melimpahkan satu tersangka dalam kasus perdagangan sisik trenggiling ini.

“Kami ketahui setelah mendapat informasi dari bidang pidum, ada satu perkara An. AS yang disangka melanggar Pasal 40 A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan sejauh ini berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi formil dan materil,” beber Adre W Ginting SH, Rabu (19/2/2025) via pesan Whats App nya.

MINTA PERIKSA KAPOLRES ASAHAN
Pada Kamis 27 Februari 2025 kemarin, puluhan massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi di Kota Kisaran. Mereka meminta aparat hukum mengusut tuntas kasus perdagangan sisik trenggiling yang ditangkap di Asahan.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum IMM Tanjung Balai-Asahan, Ryan Davi Lesmana dan Ahmad Kholid dalam pernyataan sikapnya menuding perdagangan sisik trenggiling melanggar hukum.

“Sehubungan dengan temuan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana sindikat penjualan sisik Trenggiling di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan oleh dua oknum TNI, satu oknum Polisi dan satu warga sipil. Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut dan memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati,” seru mereka.

Massa PC IMM Asahan-Tanjung Balai meminta, Kapolri dan Kadiv Propam periksa Kapolres dan Kasat Reskrim Asahan. Karena diduga terlibat kasus trenggiling di Kabupaten Asahan dan mengecam keras, jajaran Polres Asahan yang menjadikan sisik trenggiling menjadi sapi perah untuk kepentingan pribadi dan golongan.