GMNI Gelar Aksi di DPR, Usung 5 Tuntutan Soal DPR dan Polri

IMG 20250829 WA0350

FORUM JAKARTA | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (29/8/2025) siang. Aksi tersebut merupakan respons atas dinamika sosial politik yang belakangan dinilai semakin meresahkan publik.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhanmad Risyad Fahlefi, menyatakan pihaknya merasa perlu turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Menurutnya, demokrasi Indonesia sedang menghadapi ujian berat akibat lemahnya kinerja lembaga legislatif dan tindakan represif aparat kepolisian.

“Praktik berdemokrasi bangsa kini sedang diuji. Pertama, karena kegagalan DPR sebagai representasi rakyat dalam menyerap aspirasi publik. Kedua, maraknya tindakan represif oleh Polri terhadap ekspresi ketidakpuasan masyarakat,” ujar Risyad dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (29/8/2025).

Ia menambahkan, eskalasi sosial politik yang terjadi bukan hanya menimbulkan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. GMNI, kata Risyad, akan terus mengawal persoalan ini bersama masyarakat.

Sebelum aksi, GMNI telah melakukan konsolidasi bersama DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Dari hasil konsolidasi tersebut, GMNI merumuskan lima tuntutan utama yang dibawa ke DPR, yakni:

1. Mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memecat Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, yang dinilai mengeluarkan pernyataan provokatif hingga menyebabkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas negara.

2. Menuntut DPR agar lebih mengutamakan aspirasi rakyat serta membuka ruang dialog, khususnya terkait rencana pembahasan kenaikan tunjangan yang dinilai menyakiti hati masyarakat.

3. Menuntut Polri bertanggung jawab atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob, serta memecat oknum polisi yang terlibat.

4. Mendesak reformasi Polri agar kembali menegaskan perannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebagai tameng pejabat.

5. Meminta Polri memastikan seluruh jajaran di daerah tidak melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

“GMNI menegaskan akan selalu berada di barisan rakyat dalam mengawal isu-isu ini,” tegas Risyad.