FORUM. Tebing Tinggi | Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi yang kini memasuki tahap akhir menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Salah satunya datang dari aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Malik Abdul Aziz, saat di temui FORUM Minggu (26/10/2025) di salah satu tempat tongkrongan ternama di kawasan inti kota setempat.
Malik menegaskan bahwa posisi Sekda tidak boleh dijadikan alat kompromi politik, melainkan harus diisi oleh sosok yang memiliki kredibilitas, integritas, dan rekam jejak bersih sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pernyataannya kepada FORUM, Malik menegaskan, “Harapan kami sederhana tapi tegas: siapa pun yang ditetapkan oleh Wali Kota Tebing Tinggi sebagai Sekretaris Daerah haruslah figur yang terbukti profesional, tidak terlibat dalam polemik birokrasi, dan memiliki rekam jejak pengabdian yang jujur selama menjadi ASN. Jabatan Sekda bukan tempat untuk eksperimen politik atau kompromi kepentingan.” tegasnya.
Malik juga mengingatkan bahwa publik Tebing Tinggi sudah cukup lelah dengan dinamika birokrasi yang sering diwarnai isu kedekatan personal dan tarik-menarik kepentingan. Janganlah sampai Sekda yang ditunjuk justru adalah sosok yang banyak menimbulkan perdebatan, pernah dilaporkan atau terseret isu etik. Itu hanya akan memperburuk citra pemerintah kota dan merusak kepercayaan publik.
Malik menilai, surat penundaan jadwal hasil seleksi yang baru-baru ini diterbitkan Panitia Seleksi (Pansel) seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi seluruh pihak agar benar-benar menempatkan profesionalisme di atas kepentingan pribadi.
“Jika ada keraguan terhadap salah satu calon, apalagi terkait etika dan kinerja, maka seharusnya Pansel maupun Wali Kota tidak memaksakan diri. Lebih baik memilih calon yang bersih dan berkompeten daripada memaksakan figur yang kelak menjadi beban pemerintahan,” ujar Malik.
Lebih lanjut, dia menilai penunjukan Sekda yang bermasalah justru dapat menciptakan instabilitas birokrasi. “Birokrasi akan terbelah jika pucuk pimpinannya dipimpin oleh seseorang yang dipilih bukan karena kemampuan, tapi karena hubungan kekuasaan. ASN di bawahnya akan kehilangan semangat dan kepercayaan terhadap sistem meritokrasi.”
Pria bertubuh gempal ini juga menyentil peran moral seorang kepala daerah yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan hasil akhir. “Wali Kota seharusnya tidak menutup mata terhadap suara masyarakat. Hak prerogatif itu bukan berarti kebal dari moralitas. Jika yang dipilih adalah sosok yang sarat masalah, publik akan menilai bahwa jabatan itu bukan hasil seleksi, melainkan hasil negosiasi.”
Malik pada akhir pertemuan bersama FORUM berpesan agar publik turut mengawasi proses ini secara cermat. “Kita ingin oknum yang nantinya mengemban tugas sebagai Sekda nantinya menjadi contoh etika, bukan sekadar simbol jabatan. Jangan biarkan birokrasi yang sudah rapuh semakin runtuh karena pemilihan pejabat yang tidak tepat. Integritas Sekda adalah cermin integritas Wali Kota. ( MET )
