FORUM JAKARTA | Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk segera memberantas tuntas praktik mafia haji dan umrah yang telah mencoreng integritas ibadah dan merugikan jutaan umat Muslim.
“Mafia haji dan umrah bukan sekadar penipuan finansial biasa. Ini adalah kejahatan luar biasa yang merampas impian umat yang telah bertahun-tahun menabung demi menunaikan ibadah di Tanah Suci,” tegas Aminullah dengan nada berapi-api di Jakarta, Senin 1 Desember 2025.
Aminullah mengapresiasi langkah cepat dan konkret Pemerintahan Prabowo-Gibran yang memisahkan urusan haji dan umroh dari Kementerian Agama (Kemenag), sebagai bukti keseriusan dalam memberantas praktik koruptif. “GP Al Washliyah mendukung penuh langkah Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak dalam melakukan perbaikan urusan Haji dan Umroh,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Aminullah mendesak KPK dan Kejagung untuk tidak hanya menyasar pelaku lapangan atau agen perjalanan nakal. Ia meminta agar penegak hukum mengusut tuntas seluruh jaringan yang terlibat, termasuk oknum pejabat yang diduga memfasilitasi atau menikmati keuntungan haram dari praktik ilegal ini.
“KPK dan Kejagung harus berani menelusuri aliran dana haram ini dari hulu hingga hilir. Jangan pandang bulu! Jika ada oknum pejabat yang terlibat, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” serunya.
Aminullah menekankan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa tindakan yang konsisten dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Terlebih, laporan mengenai jemaah yang menjadi korban biro perjalanan tidak resmi semakin meningkat.
Mengutip data indikatif, Aminullah mengungkapkan jumlah jemaah yang menjadi korban agen ilegal dan penyelenggara nakal yang memanfaatkan tingginya animo masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci.
Menurutnya, pembenahan sistem tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga mencakup integritas aparat dan transparansi birokrasi.
“Negara, melalui Kementerian Haji dan Umroh, memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi jalannya ibadah umat. Korupsi dalam urusan ibadah adalah pengkhianatan terbesar terhadap amanah publik,” tegasnya.
Aminullah memastikan bahwa Gerakan Pemuda Al-Washliyah akan terus mengawal isu ini dan mendorong pemerintah serta lembaga hukum untuk mengambil langkah korektif yang lebih progresif dan berdampak.
“Sudah saatnya kita melakukan revolusi total dalam penyelenggaraan haji dan umrah, dari regulasi hingga pengawasan. Umat berhak atas jaminan keamanan dan kepastian dalam beribadah. Pemisahan Kementerian Haji Umroh dari Kementerian Agama adalah langkah maju yang patut diapresiasi, terutama dengan penunjukan personel yang kapabel dan anti-korupsi,” tegasnya.
Aminullah menegaskan bahwa PP GPA siap berkolaborasi dengan pemerintah, ormas, dan lembaga pengawasan lainnya untuk memastikan pembenahan sektor haji dan umrah berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. (red)
