FORUM Tebing Tinggi | Persoalan genangan air dan minimnya penerangan jalan kembali mencuat dalam Kegiatan Masa Reses II ( kedua.red ) DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 Dapil I Kecamatan Padang Hilir, yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi H.M. Ikhwan, SH, MH, di Gang Abadi, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Jumat (19/12/2025).
Dalam forum dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait saluran drainase yang tidak berfungsi optimal. Setiap hujan turun, genangan air kerap mengganggu aktivitas warga dan berdampak pada kondisi lingkungan permukiman. Selain itu, minimnya lampu penerangan jalan di sejumlah titik dinilai rawan terhadap keamanan dan keselamatan, khususnya pada malam hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ikhwan menegaskan bahwa kehadirannya dalam reses merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang telah memilih dan mempercayakannya sebagai wakil di lembaga legislatif.
“Karena kemauan dan pilihan warga kami duduk di DPRD untuk mewakili rakyat. Karena keterwakilan itulah kami bekerja—mendengar, menampung, dan memfasilitasi aspirasi masyarakat,” ujar Ikhwan di hadapan warga.
Ikhwan menekankan, reses bukan sekadar agenda rutin atau formalitas, melainkan ruang untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar sampai ke meja pengambil kebijakan dan ditindaklanjuti secara nyata.
Terkait penerangan jalan, Ikhwan memastikan akan segera menyampaikan langsung kepada pihak eksekutif agar usulan warga Deblod Sundoro tidak kembali tertunda. ” Di awal, titik-titik lampu jalan telah diusulkan dan sudah di koordinasikan dengan pihak kelurahan juga telah dilakukan.” tegasnya.
Ikhwan mengakui, persoalan infrastruktur lingkungan seperti drainase dan lampu jalan kerap dianggap sepele, namun dampaknya sangat besar terhadap kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat sehari-hari.
Untuk itu, pihak DPRD Kota Tebing Tinggi memastikan akan mendorong koordinasi lintas instansi, mulai dari kelurahan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan hingga Dinas PUPR sebagai leading sector pembangunan drainase dan jalan lingkungan, termasuk penertiban administrasi terkait status jalan.
Di akhir kegiatan reses, muncul catatan kritis dari warga yang menyoroti lambannya tindak lanjut OPD teknis terhadap persoalan-persoalan dasar lingkungan. Ikhwan menegaskan, hasil reses tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata, melainkan harus diterjemahkan ke dalam anggaran dan pekerjaan nyata.
Lebih dari sekadar agenda seremonial, reses ini menjadi ruang harapan bagi warga Deblod Sundoro—bahwa suara yang mereka sampaikan bukan hanya didengar, tetapi benar-benar diperjuangkan, agar lingkungan tempat mereka tinggal menjadi lebih aman, nyaman, dan layak bagi kehidupan sehari-hari. ( MET )
