FORUM Tebing Tinggi | Dugaan praktik penitipan calon Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Tebing Tinggi mencuat dalam proses penetapan kepling berbasis Panitia Musyawarah (Panmus).
Sorotan datang dari sejumlah Kelurahan di Kota Tebing Tinggi Salah satu kelurahan yang .diberitakan sebagai contoh adalah kejadian di Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, di mana sejumlah warga menyampaikan keberatan terhadap mekanisme yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan.
Aspirasi tersebut disampaikan puluhan warga Lingkungan III dan IV saat proses penetapan kepling untuk Lingkungan I hingga VI yang berlangsung di Kantor Kelurahan Tualang, Selasa (23/12/2025). Sekitar 40 warga hadir untuk menyuarakan kekhawatiran atas proses musyawarah yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak masyarakat.
Warga menuntut agar penetapan kepling dilakukan secara objektif, selektif, dan bebas dari rekayasa. Mereka juga meminta Kepala Lingkungan III dan IV yang lama tetap dipertahankan, dengan alasan kinerja yang dinilai masih baik serta memiliki legitimasi sosial di lingkungan masing-masing.
Dalam penyampaian aspirasi, warga turut mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam struktur Panmus. Salah satu unsur tokoh masyarakat yang terlibat disebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon Kepling Lingkungan IV, sehingga memunculkan keraguan terhadap independensi dan objektivitas Panmus.
Kasus di Tualang ini memperkuat dugaan bahwa persoalan penetapan kepling tidak berdiri sendiri. Di sejumlah kelurahan lain di Kota Tebing Tinggi, muncul juga keluhan serupa terkait terbatasnya pilihan calon, proses musyawarah yang terkesan tertutup, serta keputusan yang dinilai telah mengerucut sejak awal.
Seorang warga mengaku bernama Rudi (43) warga Tanjung Marulak Hilir, pola tersebut diduga melibatkan oknum partai politik dan oknum yang mengaku-ngaku tim sukses Wali Kota terpilih. “Kepling dipandang strategis karena berada di garda terdepan pemerintahan lingkungan, menguasai data kependudukan, serta berperan dalam distribusi program dan bantuan sosial,” ujarnya pada awak media jejaring FORUM.
Praktik semacam ini berdampak langsung pada legitimasi kepemimpinan lingkungan. Kepling berpotensi lebih loyal kepada kepentingan pihak yang mengamankan posisinya dibandingkan menjalankan fungsi representasi dan pelayanan terhadap warga.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Bhabinkamtibmas Polsek Padang Hulu Polres Tebing Tinggi, Aipda Bottor Tambunan, melakukan monitoring dan pengamanan selama proses berlangsung. Tampak sejumlah Personil Polsek juga berdialog dengan warga, mengimbau agar aspirasi disampaikan secara tertib sesuai ketentuan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peristiwa di Kelurahan Tualang ini menjadi sinyal serius bagi lembaga legislatif. DPRD Kota Tebing Tinggi lintas fraksi didesak menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan objektif.
“Jika terbukti Panmus bermain di lapangan dan melanggar prinsip musyawarah yang jujur dan adil, DPRD diminta mendorong pemerintah daerah untuk menganulir putusan Panmus tersebut demi memulihkan kepercayaan publik dan menjaga marwah demokrasi di tingkat lingkungan,” ujar seorang warga yang tidak bersedia di sebut jati dirinya. ( MET )
