FORUM Tebing Tinggi | Di saat rumah sakit pemerintah semestinya menjadi benteng terakhir keselamatan warga, justru muncul ironi yang mengusik akal sehat dan nurani publik. Dugaan penolakan pasien di RSUD dr. H. Kumpulan Pane (RSKP) bukan sekadar soal kamar penuh, melainkan sinyal keras bahwa ada yang rapuh, bahkan bobrok, dalam cara rumah sakit daerah ini dikelola.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tebing Tinggi, Malik Syahputra Purba, secara terbuka mendesak Wali Kota Tebing Tinggi agar segera melakukan evaluasi total terhadap manajemen RSKP, termasuk mengganti direktur rumah sakit tersebut. Desakan itu disampaikan Malik pada Kamis (8/1/2026) melalui pesan singkat seluler WhatsApp kepada awak media jejaring, menyusul rangkaian persoalan pelayanan kesehatan yang belakangan mencuat ke ruang publik.
Menurut Malik, berbagai kejadian yang terjadi di RSKP telah mencederai kepercayaan masyarakat dan bertolak belakang dengan visi serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Secara pribadi saya sangat prihatin. Kejadian-kejadian ini jelas bertentangan dengan komitmen dan program kerja wali kota yang selama ini disampaikan kepada publik,” ujar Malik, menjelang rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane, dan Dinas Kesehatan.
Malik menegaskan, persoalan yang terjadi di RSKP tidak lagi bisa ditutupi dengan alasan teknis atau administratif. Ia menilai insiden-insiden tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola dan kepemimpinan rumah sakit, yang pada akhirnya berpotensi langsung mengancam keselamatan pasien.
“Kalau sudah menyangkut nyawa dan keselamatan pasien, ini bukan lagi persoalan administratif. Ini masalah serius pada manajemen dan kepemimpinan rumah sakit,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menyebut, langkah paling rasional dan mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengganti Direktur RSKP dengan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak kuat di bidang manajemen rumah sakit.
Menurutnya, pembenahan setengah-setengah hanya akan memperpanjang masalah.
“Kami mendorong pergantian direktur dengan sosok yang benar-benar profesional dan berpengalaman. Ini bukan soal jabatan, tapi soal nyawa manusia,” kata Malik.
Malik Purba menilai, tanpa perubahan di level pimpinan, kepercayaan publik terhadap RSKP akan semakin tergerus. Malik bahkan mengingatkan bahwa buruknya manajemen hampir selalu berbanding lurus dengan buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Manajemen yang baik akan melahirkan pelayanan yang baik. Kalau manajemennya bermasalah, pelayanan kepada masyarakat pasti ikut bermasalah,” ujarnya.
Malik juga memastikan Fraksi Golkar akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta fraksi-fraksi lain agar persoalan pelayanan di RSKP tidak berhenti sebagai polemik media, melainkan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme pengawasan DPRD.
Desakan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap RSKP, termasuk laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan penolakan pasien dalam kondisi kritis yang sempat viral di media sosial dan memicu keprihatinan luas.
Kini, masyarakat menunggu lebih dari sekadar pernyataan keras. Publik berharap DPRD Kota Tebing Tinggi benar-benar mengambil langkah nyata, bukan hanya lantang berbicara di media, tetapi memastikan pembenahan RSKP dilakukan secara konkret, terukur, dan berpihak pada keselamatan warga. ( MET ).
