DAERAH  

Pembangunan Bermasalah, Kota Tebing Tinggi di Persimpangan Akuntabilitas

IMG 20260112 WA0000

FORUM Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi sedang tidak baik-baik saja. Proyek pembangunan yang seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan warga justru berubah menjadi deretan tanda tanya. Dari dugaan cacat administrasi hingga kualitas fisik yang jauh dari kata layak, pengelolaan uang rakyat kini disorot tajam dan dinilai mengarah pada satu kesimpulan serius: ada yang tidak beres dalam tata kelola pembangunan daerah.

Sorotan itu menguat seiring munculnya dorongan publik agar DPRD Kota Tebing Tinggi menggunakan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota dan jajarannya. Hak konstitusional ini dinilai mendesak, bukan sekadar formalitas politik, melainkan instrumen untuk membuka tabir pengelolaan proyek-proyek strategis yang menyedot anggaran besar namun menyisakan persoalan di lapangan.

Sejumlah proyek disorot tajam, di antaranya pembangunan Pujasera eks Kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang sebelumnya direkomendasikan DPRD untuk peruntukan Manasik Haji dan Miniatur Ka’bah, rehabilitasi Kolam Renang Tebing Tinggi, serta revitalisasi Pasar Inpres, Pasar Gambir, dan Pasar Kain. Proyek-proyek ini di duga tidak hanya bermasalah secara fisik, tetapi juga patut didalami dari sisi perencanaan dan penganggaran.

IMG 20260112 WA0001

Kunjungan DPRD Kota Tebing Tinggi Komisi III ke sejumlah lokasi proyek mempertegas kecurigaan publik. Di lapangan, ditemukan fakta-fakta yang menimbulkan pertanyaan serius, mulai dari dugaan kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran, hingga dugaan penyimpangan dari spesifikasi teknis yang seharusnya menjadi standar pelaksanaan.

Pemerhati kebijakan publik Kota Tebing Tinggi, Malik Abdul Aziz Purba, menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Malik Abdul Aziz Purba menegaskan, Hak Interpelasi merupakan langkah konstitusional yang sah dan mendesak untuk menjernihkan persoalan.

“Kalau administrasinya diduga cacat dan realisasi fisiknya juga bermasalah, DPRD tidak boleh ragu. Hak interpelasi itu bukan serangan politik, tapi kewajiban moral untuk meminta penjelasan resmi dari Wali Kota dan OPD terkait,” ujar Malik kepada FORUM, Minggu (11/1/2026), di kediamannya.

Menurut Malik, publik berhak mendapatkan jawaban terbuka atas sejumlah pertanyaan mendasar: apakah proyek-proyek tersebut sudah berjalan sesuai aturan, mengapa hasil di lapangan tidak sebanding dengan anggaran, dan siapa yang harus bertanggung jawab bila ditemukan potensi kerugian keuangan daerah.

“Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pembangunan justru menyisakan masalah, itu alarm keras bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” tegasnya.

IMG 20260112 WA0002

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa tekanan publik dan langkah tegas DPRD, persoalan proyek bermasalah berpotensi menguap begitu saja di balik rapat-rapat tertutup. Padahal, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah.

Di titik ini, bola sepenuhnya berada di tangan DPRD Kota Tebing Tinggi. Publik menunggu, apakah wakil rakyat benar-benar berani menunjukkan taringnya melalui Hak Interpelasi, atau justru memilih diam dan membiarkan dugaan persoalan proyek ini berlalu tanpa kejelasan. Diam berarti membiarkan uang rakyat terus dipertaruhkan tanpa pertanggungjawaban pihak terkait. ( MET ).