FORUM Tebing Tinggi | Tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Tebing Tinggi kembali memuncak. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (19/1/2026).
Aksi dijadwalkan dimulai dari Tugu Juang 13 Desember dan berakhir di Kantor DPRD Kota Tebing Tinggi, sebagai akumulasi kekecewaan warga atas berbagai persoalan yang dinilai dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian jelas.
Penanggung jawab aksi, Safrizal Jufri, membenarkan rencana tersebut saat dikonfirmasi awak media jejaring pada Jumat (16/1/2026). Jufri menegaskan, tuntutan massa tidak tunggal, melainkan menyentuh banyak persoalan krusial yang langsung berdampak ke masyarakat.
“Ini bukan cuma soal pilkepling. Ada banyak kebijakan yang bikin warga resah dan merasa diabaikan,” kata Safrizal Jufri.
Salah satu sorotan utama adalah pemilihan kepala lingkungan (pilkepling) yang dinilai carut-marut, tidak transparan, dan sarat kepentingan. TTB menerima informasi adanya dugaan keterlibatan pihak di luar struktur resmi yang ikut mengatur jalannya seleksi.
Situasi tersebut memunculkan kecurigaan luas di tengah masyarakat, sekaligus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjaga objektivitas dan integritas pemerintahan di tingkat paling bawah.
Selain itu, kisruh Pasar Gambir juga menjadi pemicu kemarahan publik. Kebijakan penataan kios dan perubahan retribusi disebut menekan pedagang kecil, bahkan dalam dinamika yang terjadi, seorang pedagang Pasar Gambir dilaporkan meninggal dunia.
Tak kalah disorot, sejumlah proyek bermasalah yang disebut tidak rampung hingga akhir tahun anggaran, meski masa kontrak telah selesai. Bahkan, sebagian pekerjaan diduga menyimpang dari kesepakatan awal saat pembahasan anggaran bersama DPRD.
“Semua ini saling berkaitan. Akumulatif. Itu sebabnya kami turun ke jalan dengan sekitar seeibuan lebih massa. Kami hanya minta kejelasan dan keterbukaan dari Wali Kota,” ujarnya.
Safrizal memastikan aksi akan berlangsung damai dan tertib, dengan manajemen aksi yang disiapkan serta koordinasi bersama pihak kepolisian.
TTB berharap, aksi tersebut menjadi peringatan keras bagi DPRD dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar segera membenahi tata kelola pemerintahan yang dinilai kian menjauh dari kepentingan rakyat.
“Pasar itu soal hajat hidup orang banyak. Ketika kebijakan dibuat tanpa keterbukaan, yang jadi korban jelas masyarakat kecil,” tegas sebuah sumber terpercaya.
TTB juga menyinggung buruknya pelayanan kesehatan, merujuk pada kasus pasien lanjut usia yang sempat tidak mendapat rawat inap di rumah sakit milik pemerintah daerah sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit swasta.
Pihak Kepolisiaan Resort Tebing Tinggi melalui Kasat Intelkam Iptu Aswan Ginting mengaku telah menerima surat pemberitahuan aksi. “Ya, sudah masuk,” ujarnya singkat menjawab pertanyaan awak media jejaring. (MET).







