FORUM Tebing Tinggi | UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PEPENDA) Kota Tebing Tinggi melalui UPT Samsat terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melaksanakan program Samsat Delivery Order di wilayah Kota Tebing Tinggi.
Kepala UPT Samsat Kota Tebing Tinggi, Jufrizal, S.Sos., MM, menjelaskan bahwa layanan Samsat Delivery merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
“Layanan ini hadir sebagai solusi bagi wajib pajak, khususnya yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan menjangkau kantor Samsat,” ujar Jufrizal, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, sistem pelayanan jemput bola ini dilakukan berdasarkan permintaan wajib pajak, sehingga lebih fleksibel dan tepat sasaran. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara mudah, cepat, dan aman.
Jufrizal menambahkan, sejauh ini layanan Samsat Delivery Order telah dimanfaatkan oleh sejumlah instansi dan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
“Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu, tentu hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen UPT Samsat Tebing Tinggi untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak di berbagai wilayah.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar layanan ini semakin efektif dan efisien dalam membantu masyarakat,” tutup Jufrizal.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, turut hadir Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Lidia S.Tr.K., S.I.K., MH, Kepala BPKPAD Kota Tebing Tinggi Sri Imbang Jaya Putra, serta perwakilan dari Jasa Raharja, sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam mendukung peningkatan pelayanan publik.
Melalui program Samsat Delivery Order ini, UPTD PEPENDA Kota Tebing Tinggi menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menunda kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, karena pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah. (MET)







