DAERAH  

Pemko Medan Kembangkan Pelayanan Berbasis WhatsApp-AI

img 20261002 wa0208 1790950144
FORUM MEDAN – Menindaklanjuti arahan dan atensi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini tengah mengembangkan pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik cukup melalui WhatsApp. Sistem ini dirancang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memahami kebutuhan warga, mengarahkan ke layanan yang tepat, hingga meneruskan proses ke perangkat daerah terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane mengatakan, pemerintahan digital diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai sistem sehingga warga tidak perlu memahami struktur birokrasi untuk mendapatkan layanan.
“Konsep pemerintahan digital ini adalah penggabungan, integrasi seluruh aplikasi. Jadi warga tidak perlu lagi bertanya, kantor mana yang harus didatangi,” kata Arrahmaan saat menjadi narasumber talkshow “Literasi Digital dan Pemanfaatan AI” di Aula Universitas Harapan Medan, Jumat (2/10/2026).
Talkshow ini kerja sama Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Universitas Harapan Medan sebagai rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Kegiatan dimoderatori Liza Novita dan turut dihadiri Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Harapan Medan, Assoc. Prof. Dr. Suginam, S.E., M.Ak.
Di hadapan mahasiswa baru Universitas Harapan Medan, Arrahmaan mengatakan dalam konsep yang sedang dikembangkan Pemko Medan, warga cukup menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan layanan melalui WhatsApp. WhatsApp AI akan memahami maksud pertanyaan tersebut, mengarahkan warga ke jenis layanan yang sesuai, kemudian sistem pemerintahan bekerja di belakang layar untuk memroses permintaan.
“Dengan WhatsApp menerima pertanyaan, AI memahami pertanyaan, AI mengarahkan ke layanan yang tepat, dan sistem pemerintahan bekerja di belakang layar,” ujarnya.
Dengan pola tersebut, warga tidak harus mengetahui perangkat daerah mana yang menangani suatu urusan. Misalnya, warga ingin mengetahui layanan tertentu atau mengajukan permohonan, cukup menyampaikannya melalui kanal percakapan. Sistem kemudian menghubungkan kebutuhan tersebut dengan layanan dan perangkat daerah yang sesuai.
Arrahmaan mencontohkan layanan magang yang sedang dikembangkan. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri melalui WhatsApp, kemudian sistem memproses permintaan dan memberikan surat rekomendasi untuk dibawa ke perangkat daerah tujuan.
Di balik layanan percakapan tersebut, kata Arrahmaan, terdapat sejumlah sistem yang saling terhubung, mulai dari mesin AI, verifikasi identitas, basis data pemerintah hingga sistem pelayanan perangkat daerah. Karena itu, pengembangan pemerintahan digital tidak hanya bergantung pada teknologi AI.
“Yang diperlukan untuk membangun AI adalah data yang besar dan valid,” katanya.
Pemko Medan, lanjut Arrahmaan, perlu menghimpun dan memvalidasi data dari 30 organisasi perangkat daerah dan 21 kecamatan. Data pelayanan dan informasi pemerintahan tersebut menjadi dasar agar AI dapat memberikan jawaban yang sesuai ketika digunakan masyarakat.
Selain akurasi data, keamanan menjadi perhatian utama. Arrahmaan mengatakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengamanan sistem dan pusat data pemerintah.
Menurut dia, pemerintahan digital setidaknya menghadapi empat tanggung jawab utama, yakni keamanan sistem (security), perlindungan data pribadi (privacy), kebenaran informasi yang diberikan AI (accuracy), serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan layanan (accountability).
“Semakin digital, semakin besar tanggung jawab kita,” katanya.
Arrahmaan menegaskan, dalam pelayanan publik, manusia tetap diperlukan untuk memastikan data, konteks, etika dan pertanggungjawaban setiap layanan.
Talkshow tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Para mahasiswa baru menyampaikan pertanyaan dengan antusias, yang dijawab Arrahmaan secara jelas dengan memberikan contoh-contoh konkret terkait pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan pemerintahan. (red)