FORUM MEDAN | Yaqub Abdhal Mu’arif, terdakwa rekanan yang mengerjakan 85 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, periode Maret 2025 hingga Juli 2026, Senin (9/11/2026) di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan dituntut agar dipidana dua tahun dan empat bulan penjara.
Selain itu, tim JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juha menuntut terdakwa pidana denda Rp200 juta subsidair (bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama) 80 hari penjara
Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, terdakwa dinilai telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Yakni tindak pidana korupsi penyuapan aktif perbarengan beberapa perbuatan kepada Syah Afandin alias Ondim, eks Bupati Langkat periode 2024-2029 mencapai Rp1 miliar terkait 80 paket pekerjaan di Disdik dan 5 paket di Dinas Perkim.
Praktik dugaan fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan disisihkan buat eks Bupati Ondim sejak tahun 2025 hingga 2026.
Keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum,” urai JPU di hadapan majelis hakim diketuai As’ad Rahim Lubis.
Hakim ketua melanjutkan persidangan pekan depan untuk mendengarkan penyampaian nota pembelaan (pledoi) pribadi maupun tim penasihat hukum terdakwa.
Ondim
Tim JPU dimotori Toni Indra telah menghadirkan saksi Ondim di Pengadilan Tipikor Medan. Di awal Ondim tampak enggan mengakui adanya praktik dugaan suap yang dibungkus dengan narasi fee proyek, dalam pekerjaan sejumlah paket pekerjaan fisik di Disdik Langkat.
“Baru di tahun 2025 ada praktik fee proyek di Disdik. Untuk Yaqub (terdakwa) disampaikan ke saya Rp8 hingga Rp9 miliar. Kalau gak salah 80 proyek. Setahu saya Yaqub ada punya perusahaan dan ada juga yang dipinjam. Lazim itu sepanjang ada Surat Kuasa dari pemilik perusahaan.
Izin pak jaksa. Tidak ada saya perintahkan terdakwa cari perusahaan. Saya yang ditawarkan dapat fee proyek 10 persen. Biasanya kita dapat untung, kata terdakwa. Dalam rekayasa mereka bisa dapat keuntungan. Kalau tidak terealisasi mungkin tidak sebesar yang telah diisepakati,” urai Ondim.
Fakta lainnya terungkap di persidangan, aliran dana dari terdakwa Yaqub ke Ondim di antaranya melalui saksi Zulkifli Jambak sebagai sopir maupun eks legislator Syahrial Harahap.
Tim JPU kemudian mengkonfrontir alat bukti berupa kwitasi tertanggal 29 Mei 2026 berisikan narasi pembayaran utang dari terdakwa Yaqub kepada Ondim sebesar Rp900 juta. Sebab keterangan Winnada Akbar selaku ajudan Ondim pada persidangan pekan lalu, di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Langkat, Jalan Proklamasi, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat dirinya disuruh eks bupati menyiapkan kwitansi dimaksud.
Saksi Ondim menimpali, uang Rp900 juta tersebut dengan rincian untuk pembayaran utang fee proyek terdakwa Yaqub di pekerjaan proyek tahun 2025 sebesar Rp400 juta. “Keuntungan dia (terdakwa Yaqub) yang mau dibagikan ke saya tahun 2026 Rp500 juta. Bukan saya yang minta pak. Beliau (terdakwa) yang sisihkan ke saya,” terang Ondim.
Terhadap jawaban tersebut majelis hakim diketuai As’ad Rahim Lubis didampingi hakim anggota Cipto Hosari Nababan dan Syah Rijal Dalimunthe maupun tim JPU KPK pun tampak tertawa kecil.
Ketika dikonfrontir penuntut umum, terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif, juga pernah menjadi Tim Sukses (TS) ketika Ondim maju di Pilkada 2024-2029 menimpali, fee proyek sebesar 10 persen tersebut dia hanya mengikuti semacam kebiasaan sesama kontraktor di Kabupaten Langkat.
KPK mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak dalam operasi yang berlangsung di Langkat, Binjai dan Medan. Di antaranya, Winnada Akbar (ajudan) serta Syahrial Harahap, mantan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.
Keesokan harinya KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Mu’arif sebagai tersangka dengan barang bukti di antaranya uang Rp100 juta. (MR)
