FORUM MEDAN | Sejak dipimpin Walikota Bobby Nasution, Pemerintah Kota Medan nyaris bersih dari dugaan tindak pidana korupsi. Prestasi Pemko Medan ini perlu mendapatkan acungan jempol dan dipertahankan.
“Patut kita acungi jempol Pemko Medan saat ini, sejak dipimpim Bobby Nasution tidak ada dugaan tindak pidana korupsi yang muncul ke publik. Prestasi ini yang harus dipertahankan oleh Bobby dan Pemko Medan,” ucap Wakil Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat Sumut Arif Tampubolon di Medan, Selasa 26 Juli 2022.
Menurut Arif, kondisi Pemko Medan yang lebih bersih pada saat ini bukan berarti harus berpuas diri. Sebaliknya, Bobby Nasution harus terus menggenjot kinerja pemerintahan untuk tahun tahun berikutnya.
“Kasus dugaan korupsi Jembatan Sicanang Belawan itu bukan di masa Bobby Nasution, itu mata anggaran tahun 2018. Sudah cukup bagus Kejatisu melakukan itu. Jika ditelaah lebih dalam, mungkin masih ada lagi dugaan korupsi di Pemko Medan yang belum terungkap pada tahun tahun sebelumnya,” kata Arif.
Arif juga mengingatkan agar para pejabat Pemko Medan jangan berbesar hati. Kepemimpinan Bobby Nasution ini harus didukung dengan sepenuh hati, bukan sebaliknya dijadikan azas manfaat untuk kepentingan pribadi.
“Masyarakat Kota Medan harus tetap mengawal dan mengawasi kinerja para kepala dinas, camat, lurah hingga kepala lingkungan. Jangan karena Bobby Nasution walikotanya, semua pejabat Pemko Medan merasa benar, jangan pula dijadikan ini azas manfaat,” ujarnya.
Arif pun mencontohkan pada tahun 2021. Anggaran kelurahan yang sempat diprotes warga dan muncul ke media harus menjadi ingatan bagi para pejabat Pemko Medan, jangan hanya walikotanya saja. Pemko Medan yang merupakan kota metropolitan harus bisa terus berkembang, baik secara fisik maupun sosial.
“Secara fisik sudah cukup baik infrastruktur jalan utama di Kota Medan, sudah satu warna hitamnya. Jalan jalan di permukiman pun sudah cor beton, meski belum seluruhnya. Banyaknya pengemis di persimpangan jalan pun perlu juga menjadi perhatian,” kata Arif.
Pun begitu Bobby Nasution diharapkan juga memperhatikan ketimpangan pola hidup sosial itu di Kota Medan, dengan meningkatkan ruang gerak perekonomian warga hingga ke pinggiran daerah.
“Saat ini pusat kerja Pemerintahan Kota Medan itu masih hanya di beberapa kecamatan saja, inilah yang perlu dilakukan perluasan. Mungkin dengan begitu, aktivitas perekonomian warga bisa lebih menyebar dan merata hingga ke perbatasan kota,” jelas Arif.







