FORUM MEDAN | Seribuan petani dalam kelompok KRB (Komite Rakyat Bersatu) menggeruduk kantor BPN Sumut Jalan Brigjend Katamso Medan
“Seluruh petani meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih masalah tanah eks HGU dan HGU di PTN II hingga PTPN IV karena rakyat petani tak percaya lagi kepada Gubsu, Kejatisu dan BPN Sumut,” teriak Joni Siregar, kordinator aksi demo Komite Rakyat Bersatu, Senin (26/9/2022).
Joni Siregar yang juga Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut ini juga menyebutkan, Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 tahun 2018 yang isinya menyebutkan bahwa tanah negara milik BUMN dan swasta yang tidak terpakai lagi wajib diberikan kepada masyarakat.
Namun ironisnya, banyak tanah eks HGU/HGU yang dikuasai oleh para mafia tanah.
“Kembalikan tanah kepada rakyat yang dirampas oleh PTPN, perkebunan asing dan perkebunan swasta,” ujar Joni Siregar.
Sementara itu, orator lainnya Unggul Tampubolon menyebutkan, pernyataan Presiden Jokowi yang akan menggebuk para mafia tanah ternyata tidak sesuai dengan ucapannya.
“Buktinya, saat ini belum ada satu pun mafia tanah di Sumut yang kena gebuk,” sebut Unggul Tampubolon.
Sementara, Johan Merdeka dalam orasinya menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi,gagal dalam menyelesaikan konflik agraria/pertanahan yang ada di Sumut. Indonesia adalah negara yang kaya raya, subur dan makmur. Namun sayangnya kekayaan alam yang begitu melimpah tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, terutama bagi rakyat miskin dan kaum tani.
“Dimana pemerintah juga gagal mendistribusikan tanah sebesar-besarnya kepada rakyat miskin dan kaum tani yang membutuhkan. Malah pemerintah lebih cenderung memberikan mayoritas Penguasaan dan Pengelolaan tanah kepada para Pemodal dan Perusahaan-perusahaan besar, baik swasta, dalam negeri maupun asing,” teriak Johan Merdeka.
Johan menegaskan bahwa persoalan perampasan tanah dan konflik pertanahan khususnya di Sumut terkesan dibiarkan dan satupun tak mampu diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.
“Tak selesainya konflik Agraria juga diakibatkan oleh oknum-oknum di instansi pemerintah khususnya, BPM Pemprov, dan Pemkab yang terlibat dalam sindikat mafia tanah, sehingga memperlama pria penyelesaian,” tegasnya.
Johan Merdeka mengungkapkan, bahwa bentuk dari mafia tanah adalah adanya jual beli secara sepihak tanpa mementingkan kepentingan rakyat banyak, adanya sertifikat ganda, dan penerbitan sertifikat yang masih bersengketa.
“Ini mencerminkan bahwa Gubsu gagal dalam menyelesaikan konflik agraria di Sumut yang kita cintai ini,” katanya.
Kegagalan ini, tambah Johan, dapat dilihat dari tim inventarisasi dan identifikasi penanganan permasalahan tanah Eks HGU PTPN II yang tidak mengikutsertakan DPRD, aktifis agraria, jurnalis ke dalam tim tersebut.
Usai menyampaikan sejumlah orasinya di depan kantor Kanwil BPN Sumut, massa aksi demo melanjutkan aksi serupa di kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut.
Johan Merdeka menegaskan bahwa aksi ini dilaksanakan terkait persolan agraria/pertanahan di Sumut sampai saat ini belum juga terselesaikan.(man)







