Lebih Setahun Sakit, Sahala Pohan Minta Kemendagri Nonaktifkan TSO

01464c80 a4a9 4c27 973b 32ea56b118b3
Mantan Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sahala Pohan

FORUM JAKARTA | Mantan Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sahala Pohan, meminta agar Kemendagri bekerja sesuai prosedur saja, jangan buat gaduh di wilayah kabupaten/kota serta provinsi lain di Indonesia.

Diketahui, sejak Mei 2021, Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap atau yang sering disapa TSO sudah tidak berkantor lagi karena sakit. Dan pada 24 November 2021, Gubernur Sumut menerbitkan surat yakni surat penunjukan Wakil Bupati Palas sebagai Pelaksana tugas (Plt). Keputusan ini diambil berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 78 ayat (2) huruf b.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentunya dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara lebih mengetahui bagaimana kondisi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Lanjut Sahala, yang juga merupakan Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta mengatakan bahwa dirinya sangat miris dan sedih, ketika melihat para pendukung dan simpatisan TSO yang selalu menginginkan beliau harus segera aktif jadi bupati. Padahal, melihat dari kondisi beliau harusnya masih fokus untuk berobat karena amanah itu tetap akan berakhir juga, kesehatan paling utama.

Sahala juga menilai yang dilakukan Gubernur Sumut sudah baik dan jelas bahwasanya kalau memang TSO itu sudah sehat dan dianggap mampu untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan, Plt akan dicabut dan TSO akan diaktifkan kembali.

Tapi aneh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan surat Nomor 100.2.7/1284/SJ tertanggal 2 Maret 2023, perihal pengaktifan kembali TSO sebagai Bupati Palas.

“Jelas yang dilakukan Kemendagri tersebut kita nilai ini sangatlah keliru, sementara dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 78 (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan Atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala Daerah/wakil kepala daerah. Dan seterusnya.”

“Kok malah mengeluarkan surat prihal pengaktifan kembali, itukan ngaur namanya,” ucap Sahala. (re)