FORUM MEDAN | Jaringan Penjaga Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Selasa (11/6/2024) melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas dugaan beralih hak nya lahan diduga aset Unimed (dulu IKIP) ke PT Nusa Inti Prima Pratama (NIPP).
Dalam laporan LSM JAGA MARWAH ini, diduga Unimed yang merupakan Universitas negeri milik negara ini mengalami kehilangan aset 13,5 hektar di Jalan Kapten Sumarsono/ Asrama Simpang Jalan Gaverta Kelurahan Helvetia Medan Helvetia Kota Medan Sumut dengan taksiran kerugian mencapai 1,3 triliun lebih.
Ketua LSM JAGA MARWAH Edi S Tamba kepada wartawan, Rabu (12/6/2024) membenarkan laporan mereka KPK RI atas dugaan beralihnya aset Rencana Lahan Perumahan IKIP di Medan Helvetia itu.
“Kami telah sampaikan laporan ke KPK RI atas dugaan beralihnya aset Rencana Perumahan IKIP yang saat ini bernama Universitasi Negeri Medan (Unimed,red) ke PT Nusa Inti Prima Pratama lalu dijadikan 2 Sertifikat HGB dan saat ini dialihkan lagi ke PT Nusa Land. Kami taksir atas beralihnya 13,5 hektar lahan itu, ada kerugian 1,3 triliun dengan ekstimasi harga tanah permeter 10 juta rupiah,” jelas Aktivis dan Jurnalis yang dikenal vokal ini dihubungi via ponselnya.
Sesuai analisa mereka, aset negara berupa 13,5 hektar berupa Lahan Rencana Perumahan IKIP (Sekarang Unimed) dimulai dibentuknya Panitia Proyek Perumahan IKIP Medan oleh Rektor IKIP Prof Apul Panggabean MA sesuai Surat Keputusan No. 05/PP/9-IKIP/74 tanggal 29 Juni 1974 mengangkat B HutasitBA menjadi Ketua Proyek Perumahan IKIP Medan dan Drs CPMA Tinambunan sebagai bendahara.
Rektor IKIP Medan Prof Apul Panggabean MA juga mengeluarkan pengumuman No. 1607/UM/5/IKIP/74 tanggal 17 Juni 1974 yang isinya menjual persil kepada pembeli dengan harga Rp.300.000 luas tanah 20 X 30 Meter dengan surat yang diberikan SURAT PENGHUNJUKAN PERSIL yang menjadi daya tarik masyarakat membeli lahan itu.
Selanjutnya Ketua Proyek Perumahan IKIP menerima SK Walikota KDH Medan No. 379 tanggal 21 Juni 1974 dengan keterangan Rencana Peruntukan Dinas Tata Kota Medan No. 229/KRP/DTK/75 tanggal 22 September 1975 untuk lahan pembangunan Perumahan IKIP.
Panitia Proyek Perumahan IKIP lalu mengganti rugi lahan dari penggarap dengan biaya berasal dari penjualan tanah kavlingan lahan Perumahan IKIP dan membuat surat Kepemilikan Tanah atasnama Panitia Proyek Perumahan IKIP.
Namun pada tahun 1991, ini Panitia Proyek Perumahan IKIP membuat perikatan dengan PT Nusa Inti Prima Pratama/ Burhan Gunawan Kosidin (Dirut) dengan Akte No. 24 tanggal 25 Maret 1991, ‘PERSETUJUAN DAN PENYERAHAN HAK’ Notaris Hj Siti Asni Pohan SH.







