FORUM MEDAN | Perubahan sikap PDIP terkait implementasi Undang Undang kenaikan PPN sebesar 12 persen hingga kini masih menimbulkan polemik dan mendapat tanggapan miring dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional, Ikhyar Velayati.
“Menurut saya ini seperti kata pepatah, orang yang makan nangka, awak yang kena getahnya, PDIP yang mengusulkan kenaikan pajak 12 % sehingga menjadi Undang undang, tapi Presiden Prabowo yang di hujat ketika akan menjalankan UU tersebut,” sindir Ikhyar di Medan, Senin (23/12/2024)
Ikhyar menambahkan,” untungnya Presiden Prabowo jeli dengan perangkap tersebut, Prabowo mensiasati kenaikan PPN 12 persen tersebut ditujukan hanya kepada barang barang mewah yang dikonsumsi masyarakat kaya, jadi tidak menggangu penghasilan dan daya beli masyarakat bawah,” jelas Ikhyar.
Menurut aktivis 98 ini, strategi politik PDIP tersebut sebagai ciri ciri orang munafik.
“Orang yang telah bersepakat terhadap sesuatu hal kemudian dia mengingkari hal tersebut merupakan ciri ciri orang munafik, dan kultur politik seperti ini sangat berbahaya bagi Persatuan dan kesatuan bangsa ke depan,apalagi bangsa ini sudah bersepakat mewujudkan Indonesia emas 2045, di butuhkan komitmen semua elemen bangsa terkait terwujud cita cita anak bangsa tersebut,” tegas Ikhyar.
Seperti di ketahui, anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, sempat meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12%.
“Mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan seluruh anggota DPR, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media, kita berikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” kata Rieke.
Permintaan tersebut membuat Waketum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati merasa heran.
“Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tuturnya. (re)







