FORUM.TEBING TINGGI | Proses seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi kembali menyedot perhatian publik. Bukan karena hasilnya, tetapi karena penundaan jadwal penyerahan hasil seleksi yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober 2025 dan secara mendadak diundur menjadi 28 Oktober 2025.
Seperti tertuang dalam surat resmi Panitia Seleksi (Pansel) bertanggal 21 Oktober 2025, ditandatangani oleh Ketua Pansel Drs. H. Hadi Winarno, MM, memang mencantumkan kalimat normatif: “jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.” Namun kalimat itu justru memunculkan tanda tanya besar “Mengapa jadwal tahap akhir seleksi jabatan tertinggi ASN di kota ini berubah tanpa alasan terbuka?”.
Pertanyaan publik semakin tajam setelah beberapa media kenamaan di kota Tebing Tinggi dalam dua laporannya menyingkap fakta yang tak bisa diabaikan. Pertama, adanya laporan sejumlah ASN Bappeda Kota Tebing Tinggi terhadap seorang pejabat berinisial ESD ke BKPSDM.
Kedua, menjelang pengumuman hasil seleksi, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) milik ESD belum juga ditandatangani. Dua fakta ini membuat publik menilai bahwa penundaan pengumuman hasil seleksi bukanlah kebetulan administratif, melainkan diduga kuat bagian dari tarik-menarik kepentingan di tubuh birokrasi.


Seorang sumber terpercaya di lingkungan Pemko, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan bahwa “situasi memang sedang tegang di lingkaran pejabat eselon II. Ada figur-figur kuat yang dianggap dekat dengan lingkar kekuasaan, dan itu membuat Pansel sulit bersikap bebas.” Ia menambahkan, “semestinya seleksi Sekda menjadi ajang merit system, bukan arena kompromi politik.”
Timbul pertanyaan, jika benar ada tekanan atau intervensi dalam proses seleksi, maka hal ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi krisis integritas birokrasi. Sekda adalah jantung koordinasi pemerintahan daerah. Bila jabatan strategis ini ditentukan melalui jalan yang keruh, maka seluruh sistem pemerintahan di bawahnya akan berjalan dalam kabut ketidakpercayaan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, penundaan jadwal yang tidak disertai keterangan publik membuka ruang bagi spekulasi liar: apakah ada calon yang belum memenuhi syarat? Apakah laporan ASN terhadap ESD menjadi faktor yang sedang “diolah” secara politik? atau adakah kekuatan tertentu yang tengah mengatur ritme waktu demi menyiapkan keputusan yang sudah diarahkan?
Dalam konteks ini, diamnya Pansel dan minimnya keterangan resmi dari BKPSDM justru memperburuk persepsi publik. Di era transparansi, ketertutupan seperti ini hanya menambah aroma tidak sehat dalam proses yang semestinya menjadi contoh profesionalisme ASN.
Sumber lain dari kalangan pemerhati kebijakan publik kota Tebing Tinggi, Malik Abdul Aziz mengatakan dengan nada getir, “ Informasi yang terpublik hanya seputar surat penundaan. Tapi di balik itu, banyak yang sedang dihitung, bukan soal nilai seleksi, tapi siapa yang bisa diterima semua pihak.
“Kota Tebing Tinggi tidak sedang kekurangan pejabat yang cerdas atau berpengalaman. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah keberanian moral untuk menjaga integritas sistem. Penundaan boleh saja terjadi, tapi tanpa keterbukaan, setiap penundaan akan dibaca sebagai bentuk manipulasi.” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan betapa sulitnya menjaga profesionalitas dalam sistem birokrasi yang masih diwarnai loyalitas personal dan intervensi politik.
Pemerintah Kota, Panitia Seleksi, dan BKPSDM seharusnya tampil menjelaskan alasan sebenarnya di balik perubahan jadwal bukan untuk sekadar membela diri, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik yang mulai menipis. Karena pada akhirnya, jabatan Sekda bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik sistem pemerintahan yang seharusnya berdiri di atas nilai-nilai profesionalitas dan kejujuran. ( MET )







