FORUM TEBING TINGGI | Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-X Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebing Tinggi yang digelar Sabtu (20/12/2025) menuai kritik dari sejumlah peserta.
K8ni jadi perbincangan hangat sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat kota Tebing Tinggi.
Musda tersebut dinilai cacat prosedural sehingga keterpilihan Ketua dan Sekretaris dipandang bermasalah secara organisasi.
Ketua terpilih Drs. H. Mhd Ghazali Saragih dan Sekretaris terpilih Chairil Anwar Pulungan dipersoalkan karena disebut tidak memenuhi syarat tata tertib Musda yang mensyaratkan calon Ketua Umum pernah menjadi pengurus MUI.
Seorang peserta Musda yang juga berprofesi sebagai advokat menegaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Tata Tertib Musda BAB VI Pasal 19 huruf i. “Jika syarat itu dilanggar, maka hasil pemilihan tidak sah secara prosedural,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Sumber FORUM, menyesalkan sikap formatur yang dinilai memaksakan keterpilihan kedua figur tersebut. “Bukannya menjaga marwah keulamaan, justru terkesan mendekat ke kekuasaan,” katanya.
Kritik juga datang dari peserta Musda lainnya yang menilai MUI Tebing Tinggi semakin politis, menyusul adanya pengurus inti yang diketahui aktif sebagai kader partai politik.
Menanggapi dinamika tersebut, Zulkifli M. Hasan, Ketua IKA BKPRMI Kota Tebing Tinggi, mengingatkan bahwa MUI adalah rumah besar umat yang harus berdiri di atas semua golongan dan tidak terseret kepentingan politik praktis.
Menurut Zulkifli, meskipun secara administratif tidak selalu ditemukan larangan tegas terkait afiliasi politik pengurus, namun secara etik MUI dituntut menjaga independensi demi kepercayaan umat.
“MUI bukan ruang kompromi kepentingan politik. Ketika pengurus utamanya juga aktif di partai, potensi konflik kepentingan menjadi nyata dan wajar menimbulkan kegelisahan di tengah umat,” tegasnya.
Polemik Musda MUI Kota Tebing Tinggi ini pun diharapkan menjadi evaluasi serius agar MUI tetap berwibawa, independen, dan konsisten menjalankan khittah keumatan di tengah dinamika sosial dan politik.
Polemik Musda MUI Kota Tebing Tinggi ini menjadi pengingat bahwa MUI bukan sekadar organisasi struktural, melainkan institusi moral umat yang keberadaannya diukur dari sikap netral, independen, dan keberpihakan pada kepentingan keumatan.
Di mata masyarakat, MUI dituntut berdiri di atas semua golongan, terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik, serta konsisten menjaga marwah ulama sebagai penuntun, bukan bagian dari kekuasaan. ( MET )







